Catat ! Penyalahgunaan Profesi Jurnalis Bisa Dilaporkan ke Dewan Pers

Reporter: Popa Delta |

Editor: Maryati |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 23:21

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan (kanan) melalui video virtual menjawab pertanyaan saat diskusi publik bertema Bagaimana Peran Pers Dalam Pilkada serentak diselenggarakan Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulsel di Cafe Red Corner Makassar, Sulawesi Selatan-FOTO : ANTARA-

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi di lapangan melibatkan jurnalis yang melakukan profesi ganda, misalnya seorang pengacara atau advokat yang juga berprofesi sebagai wartawan.

Hal ini dianggap melanggar prinsip-prinsip profesionalisme jurnalis.

"Di beberapa daerah, ada LSM yang juga bertindak sebagai wartawan dan sering kali melakukan pemerasan atau intimidasi. Perilaku seperti ini dapat dilaporkan ke Dewan Pers," kata Asep.

Jika terbukti bersalah, Dewan Pers akan memanggil jurnalis yang bersangkutan bersama dengan pimpinan medianya.

Bahkan, sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dapat dicabut sebagai bentuk sanksi.

"Kami pernah mencabut sertifikat UKW dari jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik," ungkap Asep.

Menurut Asep, Dewan Pers memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perilaku wartawan dan karya jurnalistiknya.

"Dewan Pers bertanggung jawab atas perilaku jurnalis. Jumlah anggota Dewan Pers memang hanya sembilan orang, tetapi kami terus melakukan pengawasan terhadap jurnalis profesional yang sudah mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW)," jelasnya.

Jumlah jurnalis yang telah terverifikasi dan mengikuti UKW saat ini mencapai sekitar 30.000 dari total lebih dari 50.000 jurnalis di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan kepada jurnalis selama mereka menjalankan tugasnya dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

Sistem pelaporan terhadap penyalahgunaan profesi jurnalis juga telah diatur dengan jelas.

"Tidak perlu marah-marah di lapangan jika menemui jurnalis abal-abal atau yang melanggar. Cukup laporkan kepada Dewan Pers, dan kami akan menindaklanjutinya," tegas Asep.

catat ! penyalahgunaan profesi jurnalis bisa dilaporkan ke dewan pers                            koranpalpos.com – dewan pers (dp) menegaskan bahwa penyalahgunaan profesi jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik dapat dilaporkan untuk mendapatkan penindakan.
anggota dewan pers, asep setiawan, menyampaikan bahwa jurnalis yang tidak menaati kode etik jurnalistik serta tidak terverifikasi sebagai jurnalis profesional bisa dilaporkan ke dewan pers.
asep menekankan jika ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan, jangan sungkan untuk melaporkan.
baca juga:ketua pwi zulmansyah sekedang : anugerah mh thamrin 2024, pilar kebangkitan jurnalisme indonesia !
baca juga:penertiban perpres 32 tahun 2024 : harapan untuk jurnalisme berkualitas 
''jangan berantem dengan jurnalis abal-abal, laporkan saja kepada kami. akan kami follow up, di mana kantornya, siapa orangnya, kalau ada fotonya lebih bagus," ujar asep saat diskusi publik secara virtual di makassar, sulawesi selatan, sabtu (05/10).
pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik yang diadakan oleh koalisi advokasi jurnalis (kaj) sulsel.
acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen pers seperti aliansi jurnalis independen (aji) makassar, ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) sulsel, pewarta foto indonesia (pfi) makassar, serta lembaga bantuan hukum (lbh) pers yang bekerja sama dengan dewan pers.
baca juga:apresiasi peran aktif jurnalis dalam edukasi migas
baca juga:wakapolri: produk jurnalistik yang sah tidak dapat dipidana
dewan pers, lanjut asep, memiliki komisi hukum dan komisi etika yang siap menangani pengaduan terkait jurnalis yang tidak profesional.
peran jurnalis profesional sangat diharapkan dalam membantu mengawasi perilaku para jurnalis lainnya.
“kami sudah menerima banyak keluhan dan pengaduan dari berbagai daerah, seperti sulawesi, aceh, hingga lampung. dewan pers akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang dilaporkan terkait dengan hukum atau pelanggaran etika jurnalistik,” tambah asep.
baca juga:ruang udara di kepulauan riau kini sepenuhnya dikendalikan indonesia : bukan singapura lagi !
baca juga:berapa pagu yang dihabiskan untuk infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan presiden joko widodo ? 
beberapa pelanggaran yang sering terjadi di lapangan melibatkan jurnalis yang melakukan profesi ganda, misalnya seorang pengacara atau advokat yang juga berprofesi sebagai wartawan.
hal ini dianggap melanggar prinsip-prinsip profesionalisme jurnalis.
"di beberapa daerah, ada lsm yang juga bertindak sebagai wartawan dan sering kali melakukan pemerasan atau intimidasi. perilaku seperti ini dapat dilaporkan ke dewan pers," kata asep.
baca juga:pembelian pertalite menggunakan qr code mulai diberlakukan 
baca juga:proyek raksasa tol trans sumatera terhubung dalam 5 tahun mendatang 
jika terbukti bersalah, dewan pers akan memanggil jurnalis yang bersangkutan bersama dengan pimpinan medianya.
bahkan, sertifikat uji kompetensi wartawan (ukw) dapat dicabut sebagai bentuk sanksi.
"kami pernah mencabut sertifikat ukw dari jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik," ungkap asep.
menurut asep, dewan pers memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perilaku wartawan dan karya jurnalistiknya.
"dewan pers bertanggung jawab atas perilaku jurnalis. jumlah anggota dewan pers memang hanya sembilan orang, tetapi kami terus melakukan pengawasan terhadap jurnalis profesional yang sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan (ukw)," jelasnya.
jumlah jurnalis yang telah terverifikasi dan mengikuti ukw saat ini mencapai sekitar 30.000 dari total lebih dari 50.000 jurnalis di seluruh indonesia.
dalam hal ini, undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers memberikan perlindungan kepada jurnalis selama mereka menjalankan tugasnya dengan mematuhi kode etik jurnalistik.
sistem pelaporan terhadap penyalahgunaan profesi jurnalis juga telah diatur dengan jelas.
"tidak perlu marah-marah di lapangan jika menemui jurnalis abal-abal atau yang melanggar. cukup laporkan kepada dewan pers, dan kami akan menindaklanjutinya," tegas asep.
kode etik jurnalistik menjadi landasan utama dalam menjalankan profesi jurnalis.
kode ini mengatur berbagai aspek, termasuk larangan menerima suap, menjaga independensi dalam peliputan, serta tidak memeras narasumber atau masyarakat.
jurnalis yang tidak profesional sering kali terjebak dalam perilaku melanggar hukum seperti menerima suap atau melakukan pemerasan.
perilaku semacam ini sangat merusak citra profesi jurnalis yang seharusnya menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan kebebasan pers.
"kami berharap, dengan adanya pengawasan dan sanksi tegas dari dewan pers, jurnalis abal-abal dapat diminimalisasi," ujar asep.
diskusi publik yang diadakan oleh koalisi advokasi jurnalis (kaj) sulsel ini juga menghadirkan direktur lbh pers makassar, fajriani langgeng.
ia menyoroti bahwa banyak individu yang menyalahgunakan profesi jurnalis untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"profesi jurnalis sering kali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. namun, yang berwenang menindak hal tersebut adalah dewan pers," jelas fajriani.
menurut fajriani, mekanisme pelaporan terkait penyalahgunaan profesi jurnalis telah diatur dalam peraturan dewan pers nomor 1 tahun 2018 tentang keanggotaan.
"jika ada individu yang terlibat dalam pekerjaan jurnalis tetapi melanggar kode etik dan tidak menjalankan tugasnya secara profesional, maka organisasi profesi pers berhak mencabut keanggotaan atau melaporkannya ke dewan pers," tambahnya.
dalam diskusi publik bertema “peran pers dalam pilkada serentak”, fajriani juga menggarisbawahi peran penting jurnalis dalam menjaga netralitas dan integritas selama proses pemilihan umum.
pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat.
namun, tantangan besar yang dihadapi adalah keberadaan jurnalis yang tidak profesional atau abal-abal.
mereka sering kali memanfaatkan momen pemilu untuk kepentingan pribadi, seperti memeras kandidat atau pihak-pihak tertentu.
hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar jurnalisme.
"jurnalis yang bekerja secara profesional harus memegang teguh prinsip netralitas dan objektivitas. tindakan-tindakan yang melanggar kode etik, terutama dalam konteks pemilu, harus dilaporkan ke dewan pers agar dapat ditindaklanjuti," jelas fajriani.
mekanisme pelaporan terkait penyalahgunaan profesi jurnalis telah disederhanakan oleh dewan pers.
masyarakat, lembaga, atau individu yang merasa dirugikan oleh perilaku jurnalis dapat melaporkan kasus tersebut dengan menyertakan bukti-bukti yang ada, seperti identitas jurnalis, media tempatnya bekerja, dan dokumentasi tindakan yang dilakukan.
laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh komisi hukum atau komisi etika dewan pers. jika terbukti melanggar kode etik, jurnalis yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan sertifikat ukw hingga pemberhentian dari profesinya sebagai jurnalis.
dengan adanya upaya ini, diharapkan kualitas jurnalisme di indonesia semakin meningkat, dan penyalahgunaan profesi jurnalis dapat ditekan seminimal mungkin.
diskusi publik yang dipandu oleh nana djamal sebagai moderator ini dihadiri oleh perwakilan jurnalis dari berbagai media di makassar, sulawesi selatan, dan sekitarnya.
kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempererat kerjasama antara organisasi pers dan lembaga bantuan hukum dalam menjaga integritas profesi jurnalis di indonesia.