Jelang Pilkada : Pj Gubernur Sumatera Selatan Jangan Bikin Gaduh !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Selasa , 01 Oct 2024 - 19:22

H. Nopianto, anggota Fraksi Nasdem DPRD Sumatera Selatan.-Foto : Istimewa-

Respons dari Pj Gubernur

Hingga berita ini diturunkan, Pj Gubernur Elen Setiadi belum memberikan respons resmi terkait pernyataan Fraksi NasDem.

Namun, pengamatan publik menunjukkan bahwa situasi politik di Sumsel menjelang Pilkada semakin dinamis.

Beberapa pihak menyebutkan bahwa tindakan Pj Gubernur dalam melakukan rotasi jabatan dapat menjadi sorotan utama, terutama jika dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel.

Elen Setiadi diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai rencana rotasi jabatan yang dimaksud.

Masyarakat dan berbagai elemen masyarakat pun berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menjelang Pilkada.

Dalam konteks Pemilu dan Pilkada, netralitas pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan baik.

Tindakan yang dianggap tidak tepat, seperti rotasi jabatan yang bermuatan politik, dapat mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, Fraksi NasDem DPRD Sumsel mengingatkan Pj Gubernur Elen Setiadi untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan menjaga netralitas demi kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.

Masyarakat pun mengharapkan agar pemimpin daerah dapat bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, tanpa terlibat dalam politik praktis yang dapat mengarah pada konflik kepentingan.

jelang pilkada : pj gubernur sumatera selatan jangan bikin gaduh !                            palembang, koranpalpos.com – fraksi nasdem dprd sumatera selatan (sumsel) menegaskan pentingnya menjaga netralitas dalam pemerintahan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
dalam konteks ini, anggota fraksi nasdem dprd sumsel, nopianto, mengingatkan penjabat (pj) gubernur sumsel, elen setiadi, untuk tidak terjebak dalam permainan politik, khususnya terkait rencana rotasi jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) atau badan yang ada di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) sumsel.
nopianto menyatakan bahwa rencana rotasi jabatan yang akan dilakukan menjelang pilkada cenderung bermuatan politik, yang dapat memicu gejolak di kalangan masyarakat. 
"kita melihat bahwa proses rotasi jabatan opd atau badan di lingkungan pemprov sumsel saat ini, cenderung diduga bernuansa politik mengingat proses pilkada tinggal hitungan hari," ujar nopianto dalam konferensi pers di palembang pada selasa (1/10/2024).
baca juga:al-shinta petarung kuat : basis dukungan emak-emak !
baca juga:kabinet prabowo akan diketahui pada h-5 pelantikan
urgensi netralitas pj gubernur
dalam pandangannya, langkah rotasi jabatan oleh seorang pj gubernur yang hanya menjabat sementara ini tidaklah rasional, terutama menjelang pilkada.
nopianto menegaskan bahwa jika rotasi tetap dilakukan tanpa alasan yang kuat, hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, yang mungkin menganggap bahwa ada kepentingan politik tertentu yang mendasarinya.
"kalau memang tetap dilakukan, kami mengindikasikan bahwa terjadinya hal-hal bernuansa politik dan menyayangkan jika hal itu terjadi," tegasnya.
nopianto juga menekankan bahwa jika rotasi jabatan diadakan untuk mengisi kekosongan karena ada pejabat yang maju dalam kontestasi pilkada, maka hal itu masih dapat dipahami, asalkan melalui mekanisme yang sesuai.
baca juga:puan klaim dpr telah bertransformasi untuk penuhi kebutuhan nasional
baca juga:pkb sesalkan kpu tetapkan caleg yang telah dipecat 
"sepanjang sesuai prosedur dan melalui proses assessment tidak masalah. tapi kalau tidak rasional dengan pilkada yang tinggal hitung hari, jadi tanda tanya, kenapa dilakukan rotasi," tambahnya.
potensi gejolak di masyarakat
kekhawatiran fraksi nasdem semakin beralasan mengingat adanya potensi gejolak di masyarakat jika rotasi jabatan dilakukan tanpa alasan yang jelas.
nopianto menjelaskan bahwa saat ini tidak ada urgensi yang mendesak untuk melakukan rotasi pejabat, apalagi di tengah proses politik yang begitu sensitif.
baca juga:bawaslu sumsel pantau kesiapan logistik pilkada di oku
baca juga:polres muaraenim monitoring dan pengamanan kampanye paslon 
"tidak ada urgensi pj gubernur melakukan rotasi jabatan dengan indikasi 17 opd atau badan jelang pelaksanaan pilkada yang di depan mata. kita nilai rotasi itu tidak mungkin jika tidak ada bernuansa politik," bebernya.
nopianto menegaskan bahwa jika rotasi tetap dilakukan, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari pj gubernur elen setiadi.
"kami akan meminta pertanggungjawaban dan penjelasan pj gubernur jika hal itu sampai terjadi. ini supaya masyarakat sumsel tahu, urgensinya apa pergantian jabatan itu, apalagi pj hanya sifatnya sementara," ungkapnya.
mengedepankan contoh netralitas
sebagai seorang aparatur sipil negara (asn), pj gubernur diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dalam menjaga netralitas selama pilkada.
nopianto mengingatkan bahwa semua jajaran pemprov sumsel harus selalu menjaga integritas dan netralitas, terutama dalam kontestasi pilgub sumsel.
"maka kita minta pj gubernur tidak bermain-main dan bersikap netral dalam proses pelaksanaan pilkada sumsel 2024. ada indikasi kuat kalau ada rotasi jabatan itu, kami melihat itu indikasi politik," tegasnya.
kepentingan politik dalam rotasi jabatan, menurut nopianto, bisa berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.
ia menekankan bahwa tindakan semacam itu tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
"pandangan kami tidak rasional dilakukan pergantian jabatan di lingkungan provinsi dengan pelaksanaan pilkada hitung hari," ujarnya.
respons dari pj gubernur
hingga berita ini diturunkan, pj gubernur elen setiadi belum memberikan respons resmi terkait pernyataan fraksi nasdem.
namun, pengamatan publik menunjukkan bahwa situasi politik di sumsel menjelang pilkada semakin dinamis.
beberapa pihak menyebutkan bahwa tindakan pj gubernur dalam melakukan rotasi jabatan dapat menjadi sorotan utama, terutama jika dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel.
elen setiadi diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai rencana rotasi jabatan yang dimaksud.
masyarakat dan berbagai elemen masyarakat pun berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menjelang pilkada.
dalam konteks pemilu dan pilkada, netralitas pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan baik.
tindakan yang dianggap tidak tepat, seperti rotasi jabatan yang bermuatan politik, dapat mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
oleh karena itu, fraksi nasdem dprd sumsel mengingatkan pj gubernur elen setiadi untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan menjaga netralitas demi kelancaran pelaksanaan pilkada 2024.
masyarakat pun mengharapkan agar pemimpin daerah dapat bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, tanpa terlibat dalam politik praktis yang dapat mengarah pada konflik kepentingan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan