Tim Badan Hukum Advokasi Paslon MURI Akan Bentuk Posko Penanganan dan Pengaduan Pelanggaran Pilkada!

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Jumat , 27 Sep 2024 - 17:48

Tim Badan Advokasi Paslon MURI Akan Bentuk Posko Penanganan dan Pengaduan Pelanggaran Pilkada-Foto: Diansyah-

"Penting ini kami sampaikan untuk menjadi acuan bagi teman-teman simpatisan di lapangan. Kedua, sudah terdapat indikasi pelanggaran larangan kampanye. Informasi yang kita tangkap baru 3, dilarang menghasut, memfitnah dan adu domba," jelasnya.

Lanjut dia, mereka tentunya menginginkan Pilkada OKI berjalan damai. Tetapi, potensi pelanggaran kemungkinan akan bermunculan. Di dalam kampanye dilarang menggunakan atau menganjurkan cara-cara kekerasan.

"Ketiga yaitu, menghalangi dan mengacau jalannya kampanye. Kami tegaskan, atas pelanggaran yang dilakukan dalam 3 hal ini bisa masuk ke ranah pidana. Kami mengingatkan, pihak-pihak di lapangan jangan coba-coba," tutupnya.***

tim badan hukum advokasi paslon muri akan bentuk posko penanganan dan pengaduan pelanggaran pilkada!                            oki,koranpalpos.com - tim badan hukum advokasi pasangan calon (paslon) muchendi mahzareki-supriyanto (muri) akan membentuk posko penanganan dan pengaduan pelanggaran pilkada oki 2024.
hal itu disampaikan ketua tim badan hukum advokasi paslon muri, mualimin pardi dahlan sh cacp dalam kegiatan konferensi pers di puskodal muri, jum'at, 27 september 2024.
"adanya posko ini sebagai bentuk tanggungjawab kami selaku badan advokasi hukum paslon muri untuk memastikan pilkada oki 2024 berjalan damai dan demokratis," ungkapnya.
ia menambahkan, posko tersebut bukan hanya untuk tim mereka saja, tetapi juga untuk masyarakat umum. bagi siapa saja yang melihat pelanggaran dalam pilkada.
baca juga:30 anggota dprd prabumulih resmi dilantik, ini nama-namanya !
baca juga:komisi ii dpr setujui rancangan pkpu soal sirekap di pilkada
"jika sudah ada laporan, maka pihak kita akan melakukan kajian awal terlebih dahulu. hal itu untuk melihat apakah laporan tersebut memenuhi syarat atau tidak," ujarnya.
dikatakannya lagi, kalau sudah memenuhi syarat, maka mereka akan melakukan pendampingan ke bawaslu oki. kemudian, memonitor informasi perkembangan laporannya.
"namun, pelapor juga bisa memonitor perkembangan informasi laporannya dengan langsung mendatangi posko. lalu, untuk pelanggaran bisa dilakukan pihak lawan, perangkat pemerintahan dan warga secara umum (pemilih)," tuturnya.
adapun dalam kegiatan konferensi pers tersebut, mualimin juga menyampaikan terkait surat keputusan (sk) kpu oki nomor 2872 tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 26 september 2024.
baca juga:dpr sepakat pilkada ulang diadakan september 2025
baca juga:gerindra sebut susunan kabinet prabowo difinalisasi sebelum pelantikan
"sk ini isinya menyangkut pembagian zona kampanye. zona itu hanya khusus untuk program dan kegiatan kampanye dalam kegiatan 3 hal yakni, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dialog dan pertemuan umum," imbuhnya.
masih kata dia, program kegiatan kampanye yang lain salah satunya, penyebaran alat peraga kampanye (apk) atau iklan kampanye tidak termasuk zona.
"penting ini kami sampaikan untuk menjadi acuan bagi teman-teman simpatisan di lapangan. kedua, sudah terdapat indikasi pelanggaran larangan kampanye. informasi yang kita tangkap baru 3, dilarang menghasut, memfitnah dan adu domba," jelasnya.
lanjut dia, mereka tentunya menginginkan pilkada oki berjalan damai. tetapi, potensi pelanggaran kemungkinan akan bermunculan. di dalam kampanye dilarang menggunakan atau menganjurkan cara-cara kekerasan.
baca juga:kpu harus fasilitasi pemilih disabilitas pada pilkada 2024
baca juga:hadiri kampanye ngesti-amin, ridho yahya: bersama ngesti-amin kota prabumulih akan semakin maju
"ketiga yaitu, menghalangi dan mengacau jalannya kampanye. kami tegaskan, atas pelanggaran yang dilakukan dalam 3 hal ini bisa masuk ke ranah pidana. kami mengingatkan, pihak-pihak di lapangan jangan coba-coba," tutupnya.***