KPU Tidak Tetapkan 8 Pasangan Calon di Pilkada 2024 : Salah Satunya HBA-Henny !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Senin , 23 Sep 2024 - 21:15

Ilustrasi pemilu-Foto: ANTARA-

Gugatan ini diajukan oleh para paslon yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU setempat, terutama terkait penilaian terhadap kelengkapan persyaratan mereka.

Pilkada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bengkulu Selatan, Parigi Moutong, dan Gorontalo Utara adalah contoh wilayah yang telah terdaftar dalam proses sengketa di Bawaslu.

Proses ini memberikan kesempatan bagi pasangan calon yang ditolak untuk mengajukan bukti-bukti yang membela posisi mereka, dan berupaya mendapatkan keputusan yang lebih menguntungkan.

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki wewenang untuk memproses gugatan sengketa terkait penetapan calon dalam Pilkada.

Mereka akan meninjau kembali seluruh dokumen dan fakta yang diajukan oleh paslon dan KPU, serta memutuskan apakah ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPU atau tidak.

Proses gugatan sengketa di Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam proses tersebut, paslon yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding kepada Bawaslu dalam kurun waktu yang telah ditentukan, setelah KPU mengumumkan penetapan paslon.

Setelah menerima pengaduan, Bawaslu akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan.

Jika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran prosedur atau kekeliruan dalam keputusan KPU, Bawaslu berhak mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan KPU untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan calon.

Namun, apabila Bawaslu tidak menemukan bukti yang cukup untuk membatalkan keputusan KPU, maka gugatan tersebut akan ditolak, dan paslon yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pencalonan.

Tidak ditetapkannya delapan paslon dalam Pilkada Serentak 2024 ini bisa menimbulkan beberapa dampak, baik bagi daerah yang bersangkutan maupun secara nasional.

Dalam konteks lokal, tidak adanya paslon di beberapa daerah dapat mempengaruhi dinamika politik dan kompetisi di wilayah tersebut.

Ketiadaan salah satu atau lebih calon bisa menyebabkan minimnya pilihan bagi pemilih, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Di sisi lain, sengketa yang terjadi dan berlanjut ke Bawaslu juga berpotensi memperpanjang proses Pilkada di beberapa wilayah.

Jika sengketa diselesaikan dengan keputusan bahwa KPU harus mengkaji ulang penetapan paslon, hal ini bisa menambah beban kerja KPU daerah dan memperlambat tahapan selanjutnya dalam proses Pilkada.

kpu tidak tetapkan 8 pasangan calon di pilkada 2024 : salah satunya hba-henny  !                            jakarta, koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) daerah memutuskan tidak menetapkan delapan pasangan calon (paslon) dalam pilkada serentak 2024.
keputusan ini diambil karena kedelapan pasangan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kpu.
pengumuman resmi tersebut disampaikan oleh anggota kpu ri, august mellaz, dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor kpu ri, jakarta, pada hari senin.
dalam penjelasannya, mellaz menyebut bahwa dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke kpu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebanyak 1.553 paslon telah ditetapkan, sementara delapan paslon lainnya tidak lolos.
baca juga:hasil pengundian nomor urut pilkada prabumulih, arlan-frangky no 1, fikri-syamdakir no 2, ngesti-amin no 3
baca juga:nomor urut sudah ditetapkan : sekarang bersiap ‘perang’ visi misi !
"sebagian dari mereka yang tidak lolos sudah mengajukan gugatan sengketa ke badan pengawas pemilu (bawaslu)," ujar mellaz.
"khusus untuk 8 pasangan calon ini, tentu saja ada ruang untuk melakukan proses hukum berikutnya ke bawaslu," tambahnya.
berikut adalah daftar wilayah di mana delapan bakal pasangan calon kepala daerah tidak ditetapkan oleh kpu setempat dalam pilkada serentak 2024:
1. pilkada kabupaten gayo lues, aceh
baca juga:ketua dprd prabumulih sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat 
baca juga:hasil undian nomor urut pilkada oku timur : enos-yudha 1, fery-herly 2 !
2. pilkada kota sabang, aceh
3. pilkada kota subulussalam, aceh
4. pilkada kabupaten labuhanbatu utara, sumatera utara (ada gugatan di bawaslu)
5. pilkada kabupaten empat lawang, sumatera selatan
baca juga:pengundian nomor urut cakada oki 2024 : pasangan jadi nomor 1, muri nomor 2!
baca juga:ketua tim pemenangan hba-henny tegaskan tidak ada pengerahan massa pasca putusan kpu
6. pilkada kabupaten bengkulu selatan (ada gugatan di bawaslu)
7. pilkada kabupaten parigi moutong, sulawesi tengah (ada gugatan di bawaslu)
8. pilkada kabupaten gorontalo utara, gorontalo (ada gugatan di bawaslu)
penolakan terhadap delapan paslon oleh kpu setempat dilandasi oleh berbagai faktor, termasuk ketidaklengkapan dokumen persyaratan dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.
baca juga:kpu sumsel tetapkan 3 paslon maju pada pilkada 2024
baca juga:lawan kotak kosong, panca- ardani tegaskan bukan grand design
proses seleksi dan verifikasi yang ketat dilakukan oleh kpu daerah untuk memastikan bahwa hanya pasangan calon yang memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substansial yang dapat maju dalam pilkada serentak.
august mellaz menegaskan bahwa kpu tidak dapat berkompromi dengan aturan yang ada, meskipun pemenuhan syarat oleh para bakal calon menjadi salah satu kunci utama dalam penetapan mereka sebagai paslon.
"persyaratan yang tidak terpenuhi bisa berupa berbagai hal, seperti kurangnya dokumen pendukung, masalah keabsahan dukungan partai politik, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan kesehatan dan keuangan," jelas mellaz.
ia juga menambahkan bahwa seluruh proses verifikasi ini dilakukan untuk menjaga integritas pilkada, serta memastikan bahwa seluruh paslon yang maju adalah mereka yang sudah layak dan siap bertarung dalam kontestasi demokrasi di daerah masing-masing.
sebagian dari delapan pasangan calon yang tidak lolos tersebut telah mengajukan gugatan sengketa ke bawaslu.
gugatan ini diajukan oleh para paslon yang merasa tidak puas dengan keputusan kpu setempat, terutama terkait penilaian terhadap kelengkapan persyaratan mereka.
pilkada di kabupaten labuhanbatu utara, bengkulu selatan, parigi moutong, dan gorontalo utara adalah contoh wilayah yang telah terdaftar dalam proses sengketa di bawaslu.
proses ini memberikan kesempatan bagi pasangan calon yang ditolak untuk mengajukan bukti-bukti yang membela posisi mereka, dan berupaya mendapatkan keputusan yang lebih menguntungkan.
bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki wewenang untuk memproses gugatan sengketa terkait penetapan calon dalam pilkada.
mereka akan meninjau kembali seluruh dokumen dan fakta yang diajukan oleh paslon dan kpu, serta memutuskan apakah ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh kpu atau tidak.
proses gugatan sengketa di bawaslu diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.
dalam proses tersebut, paslon yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding kepada bawaslu dalam kurun waktu yang telah ditentukan, setelah kpu mengumumkan penetapan paslon.
setelah menerima pengaduan, bawaslu akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan.
jika bawaslu menemukan adanya pelanggaran prosedur atau kekeliruan dalam keputusan kpu, bawaslu berhak mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kpu untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan calon.
namun, apabila bawaslu tidak menemukan bukti yang cukup untuk membatalkan keputusan kpu, maka gugatan tersebut akan ditolak, dan paslon yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pencalonan.
tidak ditetapkannya delapan paslon dalam pilkada serentak 2024 ini bisa menimbulkan beberapa dampak, baik bagi daerah yang bersangkutan maupun secara nasional.
dalam konteks lokal, tidak adanya paslon di beberapa daerah dapat mempengaruhi dinamika politik dan kompetisi di wilayah tersebut.
ketiadaan salah satu atau lebih calon bisa menyebabkan minimnya pilihan bagi pemilih, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada.
di sisi lain, sengketa yang terjadi dan berlanjut ke bawaslu juga berpotensi memperpanjang proses pilkada di beberapa wilayah.
jika sengketa diselesaikan dengan keputusan bahwa kpu harus mengkaji ulang penetapan paslon, hal ini bisa menambah beban kerja kpu daerah dan memperlambat tahapan selanjutnya dalam proses pilkada.
selain itu, sengketa yang berlarut-larut juga bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
oleh karena itu, kpu dan bawaslu dituntut untuk bekerja secara profesional dan cepat dalam menangani kasus-kasus semacam ini agar integritas pilkada serentak tetap terjaga.
dalam situasi yang kompleks seperti ini, kpu dan bawaslu dituntut untuk menjaga netralitas dan transparansi dalam setiap proses yang mereka jalankan.
kpu harus memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik tertentu.
sementara itu, bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga proses sengketa agar tidak berlarut-larut dan diselesaikan dengan adil.
publik akan mengawasi kinerja kedua lembaga ini untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan politik yang bermain dalam proses penetapan calon maupun penyelesaian sengketa.
keputusan kpu untuk tidak menetapkan delapan paslon ini adalah salah satu bukti dari komitmen mereka dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada serentak 2024.
meskipun hal ini bisa menimbulkan polemik dan ketidakpuasan di beberapa pihak, aturan harus ditegakkan demi menjaga keadilan dalam proses demokrasi.
keputusan kpu daerah untuk tidak menetapkan delapan paslon dalam pilkada serentak 2024 merupakan langkah tegas yang diambil demi menjaga integritas pemilihan kepala daerah di indonesia.
meskipun beberapa pasangan calon telah mengajukan gugatan sengketa ke bawaslu, proses hukum yang berjalan akan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menaruh kepercayaan pada proses yang sedang berlangsung, baik di kpu maupun bawaslu, demi terselenggaranya pilkada yang jujur, adil, dan transparan. (ant)