Pilkada Kontestasi Demokratis Bukan Ajang Permusuhan Politik
Ketua DPP PDIP Said Abdullah--Foto: Antara
JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan kerja sama politik dalam Pilkada Serentak 2024 harus dipahami sebagai sebuah kontestasi demokratis bukan ajang permusuhan.
Hal itu disampaikan Said untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait daerah-daerah di mana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP dianggap berhadapan dengan calon-calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Kita harus melihat bahwa kerja sama politik dalam pilkada harus kita maknai sebagai kontestasi demokratis, bukan sebuah permusuhan politik. Cara pandang ini harus klir lebih dulu," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pilkada merupakan jalur demokratis dan konstitusional untuk memilih pemimpin daerah.
Setelah pilkada usai, pihak-pihak yang sebelumnya berkompetisi seharusnya dapat bersatu kembali dan bekerja sama untuk membangun daerah sesuai peran masing-masing.
BACA JUGA:Dukung Pertanian Berkelanjutan Melalui Kartini Tani
BACA JUGA:Edukasi Kadarkum di Wilayah Kelurahan
Dia menilai bahwa terbentuknya kerja sama politik dalam pilkada di sejumlah daerah oleh KIM, atau bahkan KIM Plus, harus dilihat dalam konteks politik pasca-Pilpres dan sebelum munculnya Putusan MK Nomor 60 pada 20 Agustus 2024.
"Kalau saya baca, saat itu memang ada sejumlah keinginan dari sejumlah elit politik yang ingin mengulang kesuksesan pada pilpres dalam pilkada. Namun setelah munculnya Putusan MK No. 60 tahun 2024, dan munculnya sejumlah figur calon kepala daerah, peta politik telah berubah," ujarnya.
Said mencontohkan pemilihan gubernur Jakarta di mana rencana awal untuk menggeser Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke Jakarta, dengan tujuan menghadapi atau seakan-akan menghadang Anies Baswedan, berubah dengan munculnya sosok Pramono Anung.
"Figur Mas Pram menjadi titik temu antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Fakta politik baru inilah yang harus kita cermati, agar tidak semata mata terpaku pada kerjasama politik formalistik," jelas Said.
BACA JUGA:Gelar Turnamen Tingkatkan Prestasi Olahraga Pelajar
BACA JUGA:Banyak Wisman Datang Palembang
Demikian juga dengan munculnya figur Andika Perkasa di Jawa Tengah. Adapun Andika itu pernah menjadi 'simbol' karena pernah menjabat pucuk pimpinan TNI, sehingga latar belakangnya juga tidak bisa dianggap remeh.