Bawaslu : Narasi Coblos 3 Pasangan Calon Tidak Dapat Dibenarkan

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Kamis , 19 Sep 2024 - 20:30

Anggota Bawaslu RI Puadi usai meninjau proses pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada di Kantor KPU Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Kamis (29/8/2024).-Foto: Prabu-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Puadi, menegaskan bahwa narasi yang menyarankan mencoblos tiga pasangan calon sekaligus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 adalah isu yang tidak dapat dibenarkan. Isu tersebut dinilai destruktif dan berpotensi menyesatkan pemilih dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung.

"Narasi coblos tiga pasangan calon pada pemilihan gubernur di DKI merupakan isu destruktif yang tidak dapat dibenarkan,” ujar Puadi dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (19/9).

Puadi menjelaskan bahwa sistem kepemiluan di Indonesia, baik secara teknis maupun hukum, menganut prinsip bahwa setiap pemilih hanya dapat memilih satu pasangan calon. Apabila ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu pasangan calon, maka surat suara tersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam rekapitulasi suara.

Sistem pemilu di Indonesia sudah diatur secara ketat untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilih hanya diberi satu hak suara yang harus digunakan untuk memilih satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Kepemiluan di Indonesia sudah diatur dengan jelas. Setiap pemilih hanya diperbolehkan mencoblos satu pasangan calon. Jika ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah," tegas Puadi.

Aturan ini bertujuan untuk menjaga validitas suara yang masuk dan mencegah terjadinya manipulasi atau kesalahan dalam proses pemungutan suara. Oleh karena itu, narasi yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos lebih dari satu pasangan calon merupakan bentuk disinformasi yang dapat merugikan proses demokrasi.

Kemunculan isu "coblos tiga pasangan calon" menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk lebih memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Puadi, edukasi yang baik kepada pemilih sangat penting agar mereka memahami aturan-aturan dalam pemilu, termasuk hak dan kewajiban mereka saat berada di bilik suara.

"Isu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Pemilih harus mendapatkan informasi yang jelas bahwa mereka hanya boleh memilih satu pasangan calon," jelasnya.

Bawaslu dan KPU diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai tata cara pemilihan yang benar. Dengan begitu, pemilih tidak akan terpengaruh oleh narasi-narasi destruktif yang dapat merusak integritas pemilu.

Puadi juga menekankan bahwa peran partai politik dan calon dalam memberikan edukasi kepada konstituen mereka sangat penting. Partai pengusung calon memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pendukungnya memahami aturan-aturan pemilu dan menggunakan hak pilih mereka dengan benar.

bawaslu : narasi coblos 3 pasangan calon tidak dapat dibenarkan                            jakarta, koranpalpos.com - anggota badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) republik indonesia, puadi, menegaskan bahwa narasi yang menyarankan mencoblos tiga pasangan calon sekaligus pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dki jakarta 2024 adalah isu yang tidak dapat dibenarkan. isu tersebut dinilai destruktif dan berpotensi menyesatkan pemilih dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung.
"narasi coblos tiga pasangan calon pada pemilihan gubernur di dki merupakan isu destruktif yang tidak dapat dibenarkan,” ujar puadi dalam pernyataannya di jakarta, kamis (19/9).
puadi menjelaskan bahwa sistem kepemiluan di indonesia, baik secara teknis maupun hukum, menganut prinsip bahwa setiap pemilih hanya dapat memilih satu pasangan calon. apabila ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu pasangan calon, maka surat suara tersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam rekapitulasi suara.
sistem pemilu di indonesia sudah diatur secara ketat untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilih hanya diberi satu hak suara yang harus digunakan untuk memilih satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
baca juga:partai nasdem umumkan susunan pengurus dpp nasdem 2024-2029 : berikut nama-namanya !
baca juga:debat publik tetap digelar di pilkada ogan ilir 2024 : meski hanya 1 pasangan calon !
"kepemiluan di indonesia sudah diatur dengan jelas. setiap pemilih hanya diperbolehkan mencoblos satu pasangan calon. jika ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah," tegas puadi.
aturan ini bertujuan untuk menjaga validitas suara yang masuk dan mencegah terjadinya manipulasi atau kesalahan dalam proses pemungutan suara. oleh karena itu, narasi yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos lebih dari satu pasangan calon merupakan bentuk disinformasi yang dapat merugikan proses demokrasi.
 kemunculan isu "coblos tiga pasangan calon" menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu, seperti bawaslu dan komisi pemilihan umum (kpu), untuk lebih memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. menurut puadi, edukasi yang baik kepada pemilih sangat penting agar mereka memahami aturan-aturan dalam pemilu, termasuk hak dan kewajiban mereka saat berada di bilik suara.
"isu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. pemilih harus mendapatkan informasi yang jelas bahwa mereka hanya boleh memilih satu pasangan calon," jelasnya.
baca juga:ribuan bilik dan kotak suara pilkada 2024 tiba di kpu kota prabumulih
baca juga:diduga tidak transparan : kpu empat lawang enggan berikan salinan dpt kepada paslon hba-henny !
bawaslu dan kpu diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai tata cara pemilihan yang benar. dengan begitu, pemilih tidak akan terpengaruh oleh narasi-narasi destruktif yang dapat merusak integritas pemilu.
puadi juga menekankan bahwa peran partai politik dan calon dalam memberikan edukasi kepada konstituen mereka sangat penting. partai pengusung calon memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pendukungnya memahami aturan-aturan pemilu dan menggunakan hak pilih mereka dengan benar.
"partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon juga diharapkan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada pemilih agar mereka tahu bahwa mereka hanya boleh memilih satu pasangan calon," kata puadi.
 narasi destruktif seperti "coblos tiga pasangan calon" tidak hanya berpotensi membingungkan pemilih, tetapi juga dapat menurunkan kualitas demokrasi di indonesia. pemilu yang seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihan politik mereka secara bebas dan transparan bisa terganggu oleh adanya informasi yang menyesatkan.
baca juga:kpu ingatkan iklan kampanye hanya bisa dilakukan 10-23 november 2024 : berikut regulasinya !
baca juga:kpu ingatkan iklan kampanye hanya bisa dilakukan 10-23 november 2024 : berikut regulasinya !
disinformasi seperti ini bisa menyebabkan suara yang seharusnya sah menjadi tidak sah, sehingga merugikan pasangan calon yang diinginkan oleh pemilih. apabila banyak surat suara yang tidak sah akibat pencoblosan lebih dari satu pasangan calon, hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu dan mengganggu kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri.
puadi juga mengingatkan bahwa disinformasi terkait pemilu bisa menjadi salah satu bentuk kecurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. oleh karena itu, bawaslu akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap segala bentuk informasi yang beredar di masyarakat, terutama yang terkait dengan pelaksanaan pilkada 2024.
"kami akan terus melakukan pengawasan terhadap narasi-narasi seperti ini. jika ditemukan ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk mengacaukan pemilu, bawaslu tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas," tambahnya.
bawaslu telah menyusun sejumlah langkah untuk menangani isu disinformasi yang berpotensi muncul menjelang dan selama proses pilkada berlangsung. salah satu langkah utama adalah memperkuat pengawasan terhadap media sosial dan platform digital, yang seringkali menjadi saluran utama bagi penyebaran informasi tidak benar.
melalui kerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika serta platform media sosial, bawaslu akan memonitor dan menindak konten-konten yang menyebarkan narasi palsu atau merugikan proses pemilu. masyarakat juga diimbau untuk melaporkan apabila menemukan informasi yang dianggap tidak benar atau menyesatkan terkait pemilu.
"kami mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial. jika ada yang meragukan kebenaran suatu informasi, sebaiknya dilaporkan ke pihak berwenang," kata puadi.
selain itu, bawaslu juga akan mengintensifkan kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah, terutama di daerah yang rawan disinformasi. melalui kegiatan tatap muka, seminar, dan penggunaan media massa, bawaslu berharap masyarakat dapat lebih memahami aturan-aturan pemilu dengan baik.
"kami akan melakukan berbagai bentuk sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media, untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait pemilu," tambahnya.
 baca juga:kpu ingatkan iklan kampanye hanya bisa dilakukan 10-23 november 2024 : berikut regulasinya !
dalam konteks pilkada dki jakarta 2024, edukasi pemilih menjadi semakin penting mengingat kompleksitas pemilu dan tingginya partisipasi masyarakat. bawaslu dan kpu harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa setiap pemilih mendapatkan informasi yang benar tentang proses pemilu, agar mereka bisa menggunakan hak suaranya dengan bijak.
selain mengedukasi masyarakat tentang tata cara memilih yang benar, bawaslu juga berharap agar pemilih dapat lebih aktif dalam mengawasi proses pemilu. masyarakat diminta untuk melaporkan jika menemukan adanya tindakan kecurangan, pelanggaran, atau upaya-upaya untuk mempengaruhi hasil pemilu secara tidak sah.
dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, disertai dengan pengawasan ketat dari penyelenggara pemilu, diharapkan pilkada 2024 di dki jakarta dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan adil.
"partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. selain menggunakan hak pilih mereka, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi proses pemilu," tutup puadi. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan