IDR: Pilkada Harus Bebas dari Intervensi Aparat
Ilustrasi pilkada serentak 2024--Foto: Prabu
JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli mengatakan Pilkada Serentak 2024 harus bebas dari intervensi birokrasi pemerintah dan aparat yang berpotensi memicu keributan di mana akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
"Pilkada harus dibiarkan berjalan dengan alamiah, agar terjadi kontestasi yang sehat diantara kandidat. Biarkan rakyat memilih sesuai kehendak mereka," kata Fathorrahman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pilkada adalah mekanisme seleksi para calon pemimpin daerah yang kelak akan bertugas memajukan daerahnya masing-masing.
Oleh karena itu, jangan sampai rakyat memilih sosok yang tidak tepat dan bermasalah. Ia juga mengimbau agar kelompok politik yang tergabung dalam KIM Plus tidak memaksakan kehendak terlalu jauh.
"Misalnya ada tokoh yang bagus, namun mereka halangi dengan berbagai cara agar tidak jadi. Biarkan demokrasi lokal itu tumbuh dan berkembang secara sehat," ujarnya.
BACA JUGA:Bawaslu Prabumulih Buka Pendaftaran : Rekrut 281 Pengawas TPS untuk Pilkada 2024 !
BACA JUGA:Cegah Ujaran Kebencian : Perketat Pengawasan Media Massa dan Sosial !
Fathorrahman menambahkan pilkada merupakan saringan politik yang seharusnya terbebas dari intimidasi. Dengan demikian akan lahir para pemimpin yang peduli pada rakyatnya.
Dirinya menyebut pemimpin yang baik akan melindungi dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama seluruh rakyat.
"KPU sebagai badan penyelenggara pemilihan kepala daerah harus didorong agar tetap bersikap profesional dan independen. Hal ini penting dalam menjaga demokrasi," jelas dia.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
1. Tanggal 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Tanggal 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
- Tag
- Share
-
-
