Polemik Gaji Karyawan Swasta Akan Dipotong untuk Program Pensiun !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 09 Sep 2024 - 21:17

Sejumlah buruh di Sumsel melakukan aksi sedang menyuarakan dan menuntut hak mereka-Foto : Dokumen Palpos-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Kontroversi kebijakan pemotongan gaji karyawan swasta untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) masih menjadi polemik, kini pemerintah kembali akan mengeluarkan kebijakan soal pemotongan gaji karyawan untuk program pensiun.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang program pensiun wajib diperuntukan bagi para pekerja swasta.

Program tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, program baru tersebut disusun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan replacement ratio alias rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja.

Menurutnya, replacement ratio di Indonesia saat ini masih di bawah standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

"Adanya inisiatif adanya program pensiun wajib, dan sukarela yang diatur nanti dalam Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka meningkatkan replacement ratio," kata Ogi dalam acara HUT ADPI ke- 39 di Jakarta, belum lama ini.

Secara teknis, Ogi membocorkan nantinya dalam PP yang disusun akan diberikan kriteria pegawai dengan pendapatan tertentu yang akan mengeluarkan iuran wajib diambil dari gaji untuk mengikuti program pensiun pemerintah tersebut.

"Pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu, diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan tapi wajib, ini akan diatur dalam PP dan POJK yang sedang disusun," tambahnya.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan program tersebut sifatnya memang tambahan, namun wajib diikuti oleh para pekerja diluar potongan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah diikuti pekerja.

"Siapa yang akan menyelenggarakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sudah pasti itu bukan di BPJS TK, jadi bisa di DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) atau di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan," lanjutnya.

polemik gaji karyawan swasta akan dipotong untuk program pensiun !                               palembang, koranpalpos.com – kontroversi kebijakan pemotongan gaji karyawan swasta untuk tabungan perumahan rakyat (tapera) masih menjadi polemik, kini pemerintah kembali akan mengeluarkan kebijakan soal pemotongan gaji karyawan untuk program pensiun.
saat ini, pemerintah tengah menyusun peraturan pemerintah (pp) tentang program pensiun wajib diperuntukan bagi para pekerja swasta.
program tersebut merupakan aturan turunan dari undang-undang (uu) nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ojk ogi prastomiyono menjelaskan, program baru tersebut disusun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan replacement ratio alias rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja.
baca juga:tingkatkan kemampuan literasi siswa melalui anbk
baca juga:kiat edukasi anak untuk cegah pelecehan seksual
menurutnya, replacement ratio di indonesia saat ini masih di bawah standar organisasi perburuhan internasional (ilo).
"adanya inisiatif adanya program pensiun wajib, dan sukarela yang diatur nanti dalam peraturan pemerintah (pp) dalam rangka meningkatkan replacement ratio," kata ogi dalam acara hut adpi ke- 39 di jakarta, belum lama ini.
secara teknis, ogi membocorkan nantinya dalam pp yang disusun akan diberikan kriteria pegawai dengan pendapatan tertentu yang akan mengeluarkan iuran wajib diambil dari gaji untuk mengikuti program pensiun pemerintah tersebut.
"pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu, diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan tapi wajib, ini akan diatur dalam pp dan pojk yang sedang disusun," tambahnya.
baca juga:kabar duka : aktris dan penyanyi puput novel meninggal dunia di usia 50 tahun !
baca juga:psikolog : anak korban kekerasan seksual perlu terapi untuk atasi trauma !
lebih lanjut, ogi menjelaskan program tersebut sifatnya memang tambahan, namun wajib diikuti oleh para pekerja diluar potongan bpjs ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah diikuti pekerja.
"siapa yang akan menyelenggarakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sudah pasti itu bukan di bpjs tk, jadi bisa di dppk (dana pensiun pemberi kerja) atau di dplk (dana pensiun lembaga keuangan," lanjutnya.
ogi menambahkan organisasi perburuhan internasional atau ilo telah membuat standar replacement ratio sebesar 40% alias penghasilan dasar pekerja pensiun minimal 40% dari gaji yang diterima saat bekerja.
sedangkan saat ini di indonesia replacement ratio masih tergolong rendah atau sekitar 15-20% saja.
baca juga:kpk catat rekor pelaporan lhkpn : 19.025 caleg terpilih taat aturan, kpu awasi sisanya !
baca juga:potensi besar kekayaan intelektual indikasi geografis sumatera selatan : peluang dan tantangan !
harapannya dengan kebijakan program pensiun wajib pemerintah ini, secara bertahap dapat meningkatkan replacement ratio para pekerja pensiun di indonesia.
itulah mengenai gaji karyawan swasta kembali dipotong yang diperuntukan iuran wajib program pensiun.
terkait rencana kebijakan pemerintah ini, mendapat reaksi dari sejumlah pekerja swasta.
dimana beberapa pekerja khawatir mengenai dampak pemotongan gaji ini terhadap kondisi keuangan mereka saat ini. 
eli, seorang karyawan di perusahaan swasta di palembang mengungkapkan, dengan kekhawatirannya.
"pemotongan gaji tambahan tentu akan membebani kita. apalagi di tengah inflasi dan kebutuhan hidup yang meningkat, sulit untuk mengatur keuangan dengan pemotongan ini," keluhnya, senin (9/9).
tak hanya ada juga pekerja menilai perlu penjelasan lebih lanjut mengenai transparansi pengelolaan dana pensiun dan manfaat yang akan diperoleh.
"saya butuh informasi lebih detail tentang bagaimana dana pensiun ini dikelola dan seberapa besar manfaat yang bisa saya terima nantinya. jangan sampai pemotongan gaji ini tidak sebanding dengan hasil yang didapat," tegas anto, salah seorang pekerja swasta lainnya.
sedangkan sukri, seorang pekerja swasta yang juga warga kota palembang, mengkritik rencana tersebut dengan mengatakan, alasan untuk menurunkan replacement ratio—rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji saat bekerja sangat tidak masuk akal. 
"program ini tampaknya tidak akan memenuhi kebutuhan finansial para pekerja saat pensiun. sungguh di luar nalar jika pemerintah tetap akan melakukan program ini tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. saya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang dan mencari solusi yang lebih adil dan efektif," ungkapnya.
sementara itu, ketua fsbsi muba anton, angkat bicara terkait rencana kebijakan pemerintah tersebut.
anton mengatakan pihaknya menolak kebijakan tersebut, karena sangat merugikan.
"semestinya sebelum ini melebar pemerintah terlebih dulu mengeluarkan skema hitungan upah pokok yang wajib membayar iuran. supaya tidak terjadi disinformasi pada pekerja/buruh di daerah atau pelosok pada sektor kebun dan sebagainya yang bukan level manajemen," ujarnya singkat.
sebelumnya, kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ojk ogi prastomiyono menjelaskan, beberapa fungsi dana pensiun  adalah sebagai tabungan untuk masa pensiun pada masa mendatang.
dana pensiun tersebut bisa digunakan ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil seperti saat masih aktif bekerja.
dengan memiliki dana pensiun lanjutnya, seseorang dapat mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa tua dengan lebih baik.
sebagai contoh, ketika sudah pensiun dan tidak memiliki penghasilan, anda masih tetap dapat membayar asuransi jiwa dan asuransi kesehatan sehingga dapat lebih terlindungi secara finansial. 
selanjutnya memberikan keamanan finansial.
dimana dana pensiun dapat memberikan keamanan finansial kepada seseorang yang memilikinya.
ketika seseorang sudah tidak bekerja lagi, dana pensiun bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, seperti biaya makan, tagihan bulanan, kesehatan, dan masih banyak lagi.
seseorang yang memiliki dana pensiun tidak perlu khawatir tentang kebutuhan finansialnya pada masa tua karena ada tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
selanjutnya dana pensiun untuk melindungi karyawan.
dimana dana pensiun juga berfungsi untuk melindungi karyawan dari risiko keuangan pada masa tua.
dengan memiliki dana pensiun, karyawan dapat memastikan bahwa kebutuhan finansialnya akan tercukupi saat masa pensiun tiba.
selain itu, dana pensiun juga dapat membantu mengurangi tekanan keuangan yang mungkin muncul pada masa pensiun.
kemudian memberikan imbal hasil yang lebih baik. dimana dana pensiun biasanya akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. investasi ini dapat memberikan imbal hasil sehingga dana pensiun dapat meningkat.
makin lama seseorang menginvestasikan dana pensiunnya, kemungkinan makin besar pula imbal hasil yang bisa didapatkannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 10 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan