Pj Gubernur Diminta Segera Copot Sekda OKU : Ini Alasannya !
![](https://palpos.bacakoran.co/upload/947747651f8c08a8aec48c7b8b079082.jpg)
Puluhan massa K-MAKI saat demo di halaman Kantor Gubernur Sumsel.-Foto : Eco Marleno-
PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumbagsel, mendatangi kantor Gubernur Sumsel.
Kedatangan massa pada Kamis 5 September 2024, untuk menuntut Pj Gubernur Sumsel segera mencopot Sekda OKU, Darmawan Irianto, yang diduga bersikap tidak netral karena menghadiri dan membuka salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU beberapa hari yang lalu.
Hal itu dilakukan K-MAKI, karena sampai saat ini tidak ada tindakan yang diberikan baik oleh Pj Bupati OKU maupun Pj Gubernur Sumsel, terkait netralitas ASN yang melibatkan Sekda di Pilkada OKU 2024.
"Kami minta Pj Gubernur Sumsel bertindal tegas, copot jabatan Sekda OKU yang diduga tidak netral," pinta Koordinator Aksi K-MAKI, Ir. Feri Kurniawan.
Menurut Feri, sikap Sekda OKU bersama beberapa pejabatnya yang diketahui membuka acara salah satu paslon di Kabupaten OKU, menjadi bukti jelas ketidaknetralan oknum ASN tersebut.
BACA JUGA:Program Bantu Ubak Segera Diluncurkan: Langkah Mengentaskan Kemiskinan di Muba !
BACA JUGA:Rencana Aksi P4GN : Lapas Sekayu Gelar Razia Gabungan Bersama APH
Namun, sampai sekarang tidak ada tindakan tegas yang diberikan terhadap pejabat tertinggi di Kabupaten OKU tersebut.
"Sebelumnya, Sekda Sumsel pernah menyampaikan jika akan menindak tegas jika ada ASN kedapatan tidak netral dalam Pilkada. Tapi mana buktinya, semuanya bohong," ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan koordinator aksi, Bonni Belitong. Menurutnya, harusnya Pj Gubernur Sumsel dapat bertindak tegas, karena jika tidak maka K-MAKI akan membawa masalah ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ASN. "Jangan sampai pesta demokrasi dirusak, karena adanya oknum ASN yang tidak netral," sampainya.
Menurutnya, sikap Sekda Sumsel yang membuka langsung acara salah satu paslon kepala daerah, tidak pantas dan melanggar etik sebagai pegawai negara. "Harusnya Sekda yang merupakan jabatan tertinggi di Pemkab OKU, memberikan contoh bukan malah mengajak pejabat lain," jelasnya.
BACA JUGA:Pengenalan Kehidupan Kampus : Rektor Uniski Berharap Ratusan Maba Pedomani 3 Pilar
BACA JUGA:Sejak 2017 Jaringan Listrik di Desa Pelimbangan Belum Normal : Dewan OKI Carikan Solusi Bersama
Bonni mengatakan, jika tidak ada tanggapan dari Pj Gubernur maupun Pj Bupati OKU, maka aksi ini akan terus dilakukan. "Jika Pj Gubernur Sumsel tidak menindak, maka pergi dari Sumsel, karena kami tidak ingin Sumsel dirusak oleh pemimpin yang tidak netral," tegasnya.