Mencengangkan ! BPK Temukan Penyelewengan Anggaran Senilai Rp 9,6 Miliar di DPRD Ogan Ilir

Reporter: Isro Antoni |

Editor: Maryati |

Rabu , 04 Sep 2024 - 11:39

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) kembali mengungkapkan adanya penyalahgunaan anggaran yang cukup mencengangkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir-Foto : Dokumen Palpos-

mencengangkan ! bpk temukan penyelewengan anggaran senilai rp 9,6 miliar di dprd ogan ilir                            ogan ilir, koranpalpos.com – badan pemeriksaan keuangan (bpk) republik indonesia (ri) kembali mengungkapkan adanya penyalahgunaan anggaran yang cukup mencengangkan di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten ogan ilir.
temuan terbaru ini mengungkapkan bahwa anggaran sebesar rp 9,6 miliar untuk tahun anggaran 2023 telah diselewengkan.
jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan temuan pada tahun 2022, yang mencapai rp 5,5 miliar.
baca juga: mantan ketua bawaslu oku timur resmi ditetapkan tersangka : kasus korupsi dana hibah pilkada 2020 !
baca juga:penyidikan kasus korupsi bpbd oku rampung : 2 tersangka segera disidangkan
temuan bpk ini didokumentasikan dalam audit dengan nomor: 54.b/lhp/xviii.plg/05/2024 yang diterbitkan pada 28 mei 2024.
audit ini menyoroti berbagai penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum di dprd ogan ilir, termasuk di dalamnya aparatur sipil negara (asn) yang terlibat.
kepala inspektorat kabupaten ogan ilir, ibnu hardi, mengonfirmasi temuan ini kepada media dan menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut.
baca juga:richard cahyadi terjerat 2 kasus korupsi : aplikasi santan dan jaringan internet desa !
baca juga:dugaan korupsi kasus santan muba : akhirnya richard cahyadi ditetapkan tersangka dan ditahan ! 
“kami telah menerima laporan hasil pemeriksaan dari bpk ri dan langsung mengirimkan surat stresing yang ditandatangani oleh bupati ogan ilir. selain itu, kami juga mengirimkan surat teguran kepada pihak terkait untuk segera mengembalikan dana yang diselewengkan,” ujar ibnu.
penyelewengan anggaran yang ditemukan bpk utamanya berasal dari kegiatan perjalanan dinas anggota dprd ogan ilir dan asn di lingkungan sekretariat dprd.
kegiatan-kegiatan ini diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dengan manipulasi administrasi terkait biaya penginapan dan transportasi.
baca juga:dinas pmd musi banyuasin 'cuci gudang' : 1 lagi pejabat ditetapkan tersangka dugaan korupsi internet desa ! 
baca juga:pn palembang gelar sidang perdana kasus korupsi internet desa di musi banyuasin
dalam beberapa kasus, klaim pengeluaran untuk penginapan dan transportasi tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan.
“modus yang sering digunakan adalah dengan mengklaim penginapan atau transportasi yang sebenarnya tidak pernah terjadi. ada juga klaim biaya yang dibesarkan atau dibuat-buat untuk memanfaatkan anggaran negara secara tidak sah,” tambah ibnu.
inspektorat kabupaten ogan ilir, sebagai perpanjangan tangan dari bupati, telah berupaya keras untuk menindaklanjuti temuan ini dengan berbagai langkah administratif. namun, pengembalian dana dari pihak yang terlibat berjalan sangat lambat.
baca juga:kejari oku selatan tetapkan kepala dispora sebagai tersangka kasus korupsi
baca juga:kasi kesos lempuing jaya oki divonis 2 tahun, korupsi rp201 juta honor imam masjid
menurut data yang disampaikan oleh ibnu, dari total rp 5,5 miliar yang diselewengkan pada tahun 2022, baru sekitar rp 1,8 miliar yang berhasil dikembalikan.
sementara itu, dari temuan tahun 2023, hanya satu orang yang telah mengembalikan dana sekitar rp 30-40 juta.
“kami dari inspektorat terus berupaya menagih dana ini untuk dikembalikan ke kas daerah. namun, terkait unsur pidana, itu adalah ranah aparat penegak hukum (aph). kami berharap, dengan adanya temuan bpk ini, aph dapat bergerak tanpa harus menunggu laporan tambahan,” jelas ibnu.
lebih lanjut, ibnu menekankan bahwa kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi penegak hukum.
mengingat temuan bpk adalah hasil pemeriksaan resmi yang dilindungi oleh undang-undang, seharusnya tidak ada alasan bagi aph untuk menunda proses hukum terhadap para pelaku.
temuan ini juga berdampak pada dinamika politik di kabupaten ogan ilir.
beberapa oknum anggota dprd yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini tidak lagi terpilih dalam pemilihan anggota dprd periode 2024-2029.
meskipun demikian, pemerintah daerah dan inspektorat masih menunggu itikad baik dari mereka untuk segera mengembalikan dana yang diselewengkan.
“kami berharap mereka yang terlibat dapat segera menyelesaikan kewajibannya. jika tidak, tentu akan ada konsekuensi hukum lebih lanjut yang harus mereka hadapi,” tegas ibnu.
menanggapi temuan ini, plt sekretaris dprd ogan ilir, edy, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengkomunikasikan hasil temuan bpk ini kepada seluruh anggota dewan yang terlibat.
menurut edy, sebagai pejabat baru yang menggantikan muksinah, ia akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin.
“soal ini nanti kita akan sampaikan kepada anggota dewan. saya baru menjabat plt sekwan, tetapi akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini,” kata edy.
kasus penyalahgunaan anggaran di dprd ogan ilir ini tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga menyoroti masalah sistemik dalam pengelolaan anggaran publik.
penyalahgunaan anggaran yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat pemerintahan daerah.
temuan bpk ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan dprd ogan ilir untuk melakukan pembenahan yang lebih serius.
diharapkan, dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, kasus penyalahgunaan anggaran seperti ini tidak akan terulang kembali di masa depan.
“kami berharap temuan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. kita harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri,” pungkas ibnu.
dengan adanya kasus ini, masyarakat ogan ilir juga semakin kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga legislatif di daerahnya.
masyarakat berharap bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap para pelaku penyalahgunaan anggaran, dan bahwa sistem pengawasan akan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 4 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan