PN Palembang Gelar Sidang Perdana Kasus Korupsi Internet Desa di Musi Banyuasin

Reporter: Romi Rivano |

Editor: Maryati |

Selasa , 03 Sep 2024 - 20:33

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Sumatera Selatan menggelar sidang perdana kasus korupsi instalasi jaringan internet Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Musi Banyuasin.-Foto : Romi Rivano-

Atas perbuatan tersebut, ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan jabatannya.

Jika terbukti bersalah, para terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda yang bisa mencapai Rp1 miliar.

Selain itu, mereka juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam sidang perdana tersebut, salah satu kuasa hukum terdakwa, Rizal Syamsul, menyampaikan tanggapan atas dakwaan yang dibacakan jaksa.

Ia menyatakan bahwa tim pembela akan mendalami lebih jauh keterlibatan kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk sejauh mana peran kliennya dalam proyek tersebut.

"Kami akan menganalisis setiap dakwaan yang disampaikan jaksa dan melihat bukti-bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami yakin bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperjelas, dan kami akan berjuang untuk membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah," ujar Rizal Syamsul.

Sidang ini akan berlanjut pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa telah menyusun daftar 10 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keterlibatan para terdakwa dalam kasus ini.

Saksi-saksi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur proyek dan bagaimana dugaan korupsi tersebut terjadi.

Kasus korupsi ini tidak hanya menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas, terutama warga Kabupaten Musi Banyuasin. Proyek jaringan internet yang seharusnya membantu meningkatkan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa, ternyata tidak berjalan sesuai harapan.

Banyak desa yang seharusnya mendapatkan akses internet cepat dan stabil justru masih kesulitan mengakses layanan tersebut akibat dugaan korupsi ini.

pn palembang gelar sidang perdana kasus korupsi internet desa di musi banyuasin                            palembang, koranpalpos.com - pengadilan negeri (pn) klas i a palembang, sumatera selatan, memulai sidang perdana kasus korupsi yang melibatkan proyek instalasi jaringan internet di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten musi banyuasin. 
kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat dugaan kerugian negara yang mencapai lebih dari rp25 miliar.
sidang yang berlangsung pada selasa, 3 september 2024, dipimpin oleh ketua majelis hakim efiyanto. dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (jpu) membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa utama, yakni harbal fikar yang menjabat sebagai kepala bidang pembangunan ekonomi dan desa dinas pmd musi banyuasin, m. arif yang merupakan direktur pt. info media solusi net (imst), dan m. riduan, kasi pendapatan keuangan dinas pmd musi banyuasin.
dalam dakwaannya, jaksa mengungkapkan bahwa ketiga terdakwa diduga terlibat dalam kasus korupsi yang terjadi pada proyek pembuatan dan pengelolaan jaringan internet di desa-desa wilayah kabupaten musi banyuasin. 
baca juga:atasi karhutlah di sungai rotan : pj bupati minta intensifkan waterbombing !
baca juga:asn dua kali mangkir dari bawaslu : pejabat walikota lubuklinggau akan dapat rekomendasi sanksi !
proyek yang berlangsung pada tahun anggaran 2019 hingga 2023 ini seharusnya bertujuan untuk memperluas akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa, namun justru berujung pada dugaan tindakan pidana korupsi.
menurut jaksa, terdakwa m. arif selaku direktur utama pt. info media solusi net diduga bekerja sama dengan harbal fikar dan m. riduan dalam mengatur dan melaksanakan proyek tersebut dengan cara yang melanggar hukum. 
ketiganya diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi anggaran sehingga negara mengalami kerugian besar.
modus operandi yang digunakan oleh para terdakwa terungkap dalam dakwaan yang dibacakan oleh jpu. proyek instalasi jaringan internet tersebut, yang seharusnya melibatkan pengadaan perangkat dan layanan yang memenuhi standar, diduga dimanipulasi oleh para terdakwa. mereka diduga menggelembungkan anggaran pengadaan serta mengurangi kualitas dan kuantitas perangkat yang disediakan.
baca juga:inspektorat sumsel minta pj bupati periksa sekda oku
baca juga:pemkot prabumulih dapat reward dana insentif fiskal rp 5,7 miliar !
selain itu, dalam proyek tersebut juga ditemukan indikasi bahwa beberapa pengadaan perangkat jaringan tidak dilakukan secara transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
para terdakwa diduga sengaja memilih pemasok yang memberikan keuntungan pribadi bagi mereka, tanpa memperhatikan kualitas perangkat yang dibutuhkan untuk masyarakat desa.
atas perbuatan tersebut, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. 
pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan jabatannya.
baca juga:34 perawat gigi muara enim ikuti diklat kompetensi perawat gigi
baca juga:ditinggal bekerja : mes pt mum habis dilalap si jago merah !
jika terbukti bersalah, para terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda yang bisa mencapai rp1 miliar. 
selain itu, mereka juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
dalam sidang perdana tersebut, salah satu kuasa hukum terdakwa, rizal syamsul, menyampaikan tanggapan atas dakwaan yang dibacakan jaksa.
ia menyatakan bahwa tim pembela akan mendalami lebih jauh keterlibatan kliennya dalam kasus ini. menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk sejauh mana peran kliennya dalam proyek tersebut.
baca juga:pemalak di jalan lintas desa cinta kasih dibekuk : ini tampangnya !
baca juga:solidaritas muba galang donasi untuk palestina
"kami akan menganalisis setiap dakwaan yang disampaikan jaksa dan melihat bukti-bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya. kami yakin bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperjelas, dan kami akan berjuang untuk membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah," ujar rizal syamsul.
sidang ini akan berlanjut pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. jaksa telah menyusun daftar 10 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keterlibatan para terdakwa dalam kasus ini. 
saksi-saksi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur proyek dan bagaimana dugaan korupsi tersebut terjadi.
 kasus korupsi ini tidak hanya menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas, terutama warga kabupaten musi banyuasin. proyek jaringan internet yang seharusnya membantu meningkatkan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa, ternyata tidak berjalan sesuai harapan. 
banyak desa yang seharusnya mendapatkan akses internet cepat dan stabil justru masih kesulitan mengakses layanan tersebut akibat dugaan korupsi ini.
masyarakat berharap bahwa persidangan ini dapat memberikan keadilan dan mengungkap kebenaran mengenai kasus yang telah merugikan mereka.
 selain itu, mereka juga berharap bahwa pelaku korupsi akan mendapatkan hukuman yang setimpal, dan proyek yang sempat terganggu dapat segera dilanjutkan dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel.
 kasus ini juga menjadi cermin bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. 
korupsi yang terjadi pada proyek ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran, yang harus segera diperbaiki.
ke depan, diharapkan ada upaya yang lebih serius dari semua pihak untuk mencegah terjadinya korupsi, terutama dalam proyek-proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 
penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
sidang lanjutan yang akan digelar pekan depan diharapkan dapat memberikan perkembangan yang signifikan dalam kasus ini. masyarakat menantikan hasil persidangan tersebut dan berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan