Belum Ada yang Mendaftar : Berikut Daftar Lengkap 43 Daerah dengan Calon Tunggal Pilkada Serentak 2024 !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 03 Sep 2024 - 11:53

Ilustrasi pilkada serentak 2024--Foto: Eko Marleno

Hal ini sesuai dengan Pasal 54 C ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa jika setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat, maka proses Pilkada tetap dilanjutkan.

Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses Pilkada tetap berjalan meskipun dengan kondisi minimnya calon, guna menjaga kelangsungan demokrasi di tingkat lokal.

Menurut data KPU, hingga 29 Agustus 2024, terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Daerah-daerah ini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Berikut adalah beberapa daerah yang tercatat memiliki calon tunggal:

1. Provinsi Papua Barat: Merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki calon tunggal di tingkat provinsi.

Fenomena ini mencerminkan dinamika politik yang unik di wilayah tersebut, di mana kemungkinan adanya calon lain untuk bersaing sangat minim.

2. Provinsi Aceh: Di Aceh, ada dua kabupaten yang hanya memiliki calon tunggal, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Taming.

Kondisi ini menunjukkan bagaimana kekuatan politik di daerah tersebut mungkin telah terpusat pada satu kelompok atau figur tertentu.

3. Provinsi Sumatera Utara: Beberapa kabupaten di Sumatera Utara juga mengalami kondisi serupa, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara.

4. Provinsi Sumatera Selatan: Di provinsi ini, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Empat Lawang hanya memiliki satu pasangan calon.

Hal ini mengindikasikan adanya dinamika politik yang mungkin mengarah pada dominasi politik oleh satu kelompok atau partai tertentu.

5. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur: Kedua provinsi ini juga memiliki beberapa kabupaten yang hanya memiliki calon tunggal, seperti Kabupaten Ciamis di Jawa Barat dan Kabupaten Trenggalek serta Ngawi di Jawa Timur.

belum ada yang mendaftar : berikut daftar lengkap 43 daerah dengan calon tunggal pilkada serentak 2024 !                            koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia mengumumkan bahwa hingga hari pertama perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah pada pilkada serentak 2024, belum ada satu pun calon yang mendaftar di 43 daerah yang hanya memiliki calon tunggal.
pernyataan ini menimbulkan berbagai spekulasi tentang penyebab minimnya partisipasi politik di sejumlah daerah tersebut, serta dampak potensial terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.
dilansir dari antara, ketua divisi teknis kpu ri, idham holik, mengungkapkan di jakarta pada selasa, bahwa kpu telah mensosialisasikan perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah di 43 daerah yang hanya memiliki calon tunggal hingga batas akhir waktu pendaftaran pada 29 agustus 2024.
baca juga:pilkada prabumulih 2024 : kenali paslon, pilih rekam jejak positif dan religius !
baca juga:pilkada empat lawang 2024 : kpu umumkan hba-henny resmi ajukan pendaftaran !
perpanjangan ini dilakukan sebagai upaya untuk membuka peluang lebih besar bagi calon lain yang berminat, agar tidak terjadi pilkada dengan calon tunggal yang bisa mengurangi kualitas kompetisi politik.
"di hari pertama perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah belum ada yang mendaftar," ungkap idham.
pernyataan ini menegaskan betapa kompleksnya situasi politik di beberapa daerah tersebut, yang mencerminkan rendahnya minat politik di tingkat lokal atau adanya dominasi politik oleh satu kekuatan tertentu.
baca juga:detik-detik akhir pendaftaran : pilkada empat lawang memanas, hba-henny menantang petahana joncik-arifai !
baca juga:hba vs joncik di pilkada empat lawang 2024 : diprediksi bakal sengit !
perpanjangan pendaftaran ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari kerja, dari tanggal 2 hingga 4 september 2024.
kpu berharap selama periode ini, akan ada tambahan calon yang mendaftar sehingga dapat meningkatkan kompetisi dalam pilkada serentak 2024.
namun, jika hingga batas akhir pendaftaran tidak juga ada calon lain yang mendaftar, maka kpu akan melanjutkan proses pilkada dengan hanya satu calon yang telah ada.
baca juga:herman deru sosok lihai memainkan strategi politik : galang dukungan elite politik lokal !
baca juga:muchendi-supriyanto dan djakfar shodiq-abdiyanto selesai diperiksa kesehatan : kpu oki verifikasi berkas
hal ini sesuai dengan pasal 54 c ayat 1 huruf a undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang menyatakan bahwa jika setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat, maka proses pilkada tetap dilanjutkan.
aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pilkada tetap berjalan meskipun dengan kondisi minimnya calon, guna menjaga kelangsungan demokrasi di tingkat lokal.
menurut data kpu, hingga 29 agustus 2024, terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.
baca juga:calon tunggal yang kalah tidak boleh maju pilkada berikutnya
baca juga: harnojoyo nyatakan dukungan untuk hdcu di pilkada sumsel 2024: ajak warga besemah bersatu dan solid !
daerah-daerah ini tersebar di berbagai provinsi di indonesia, mulai dari aceh hingga papua barat. berikut adalah beberapa daerah yang tercatat memiliki calon tunggal:
1. provinsi papua barat: merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki calon tunggal di tingkat provinsi.
fenomena ini mencerminkan dinamika politik yang unik di wilayah tersebut, di mana kemungkinan adanya calon lain untuk bersaing sangat minim.
2. provinsi aceh: di aceh, ada dua kabupaten yang hanya memiliki calon tunggal, yaitu kabupaten aceh utara dan kabupaten aceh taming.
kondisi ini menunjukkan bagaimana kekuatan politik di daerah tersebut mungkin telah terpusat pada satu kelompok atau figur tertentu.
3. provinsi sumatera utara: beberapa kabupaten di sumatera utara juga mengalami kondisi serupa, seperti kabupaten tapanuli tengah, asahan, pakpak bharat, serdang berdagai, labuhanbatu utara, dan nias utara.
4. provinsi sumatera selatan: di provinsi ini, kabupaten ogan ilir dan kabupaten empat lawang hanya memiliki satu pasangan calon.
hal ini mengindikasikan adanya dinamika politik yang mungkin mengarah pada dominasi politik oleh satu kelompok atau partai tertentu.
5. provinsi jawa barat dan jawa timur: kedua provinsi ini juga memiliki beberapa kabupaten yang hanya memiliki calon tunggal, seperti kabupaten ciamis di jawa barat dan kabupaten trenggalek serta ngawi di jawa timur.
fenomena calon tunggal ini tidak hanya terjadi di satu atau dua provinsi saja, tetapi tersebar di seluruh indonesia.
ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem politik lokal di indonesia saat ini bekerja dan mengapa ada banyak daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah.
fenomena minimnya calon yang mendaftar pada perpanjangan pendaftaran pilkada serentak 2024 ini menimbulkan berbagai spekulasi.
ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik di sejumlah daerah ini.
1. dominasi politik oleh kelompok tertentu: salah satu alasan utama yang sering dikemukakan adalah dominasi politik oleh kelompok atau figur tertentu di daerah-daerah tersebut.
hal ini menyebabkan calon lain merasa tidak memiliki peluang untuk menang, sehingga enggan untuk mendaftar.
dominasi ini bisa berasal dari partai politik yang kuat atau dari tokoh lokal yang memiliki basis dukungan yang sangat besar.
2. kendala finansial dan logistik: pilkada membutuhkan biaya yang tidak sedikit. calon kepala daerah harus siap secara finansial untuk membiayai kampanye mereka.
di daerah-daerah dengan ekonomi yang kurang berkembang, hal ini bisa menjadi kendala besar bagi calon-calon potensial, sehingga mereka memilih untuk tidak mendaftar.
3. kurangnya minat politik di kalangan masyarakat: di beberapa daerah, minat politik di kalangan masyarakat mungkin rendah.
hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap proses politik, atau karena masyarakat merasa bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan mereka.
4. masalah kepemimpinan dan kepercayaan publik: di daerah dengan calon tunggal, mungkin terdapat masalah kepemimpinan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem politik.
jika masyarakat tidak percaya bahwa pemilu akan adil atau transparan, mereka mungkin enggan untuk mendukung calon-calon alternatif.
5. faktor kultural dan sosial: di beberapa daerah, faktor kultural dan sosial bisa memainkan peran besar. misalnya, di daerah-daerah dengan struktur sosial yang kuat, masyarakat mungkin cenderung mendukung kandidat yang berasal dari kelompok sosial atau etnis tertentu, sehingga calon dari luar kelompok tersebut merasa tidak memiliki peluang.
minimnya calon yang mendaftar pada perpanjangan pendaftaran pilkada serentak 2024 ini memiliki implikasi yang signifikan bagi demokrasi di tingkat lokal.
salah satu dampak utamanya adalah berkurangnya kualitas kompetisi politik.
dalam demokrasi, kompetisi yang sehat antara berbagai calon dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pilihan yang beragam dan bisa memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.
namun, dengan hanya ada satu calon yang bertanding, kualitas kompetisi ini otomatis menurun.
hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, karena mereka merasa tidak memiliki pilihan yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
selain itu, fenomena calon tunggal ini juga bisa berdampak pada legitimasi pemimpin yang terpilih.
jika seorang calon terpilih tanpa melalui kompetisi yang ketat, legitimasi mereka di mata masyarakat mungkin dipertanyakan.
hal ini bisa menghambat efektivitas pemerintahan, karena pemimpin yang tidak memiliki legitimasi yang kuat mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
menghadapi situasi ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses pilkada tetap berjalan dengan baik dan demokrasi di tingkat lokal tetap terjaga.
1. peningkatan sosialisasi dan edukasi politik: salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi politik di kalangan masyarakat.
kpu dan partai politik perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik.
dengan demikian, diharapkan akan muncul lebih banyak calon yang berminat untuk bertanding dalam pilkada.
2. penguatan dukungan terhadap calon alternatif: partai politik dan kelompok masyarakat sipil bisa berperan dalam mendukung calon alternatif yang memiliki potensi untuk bersaing. dukungan ini bisa berupa bantuan finansial, logistik, atau kampanye.
dengan adanya dukungan ini, diharapkan calon-calon alternatif bisa lebih percaya diri untuk mendaftar dan bersaing dalam pilkada.
3. pengawasan yang ketat terhadap proses pilkada: untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan dengan adil dan transparan, perlu ada pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, media, dan lembaga independen.
pengawasan ini penting untuk mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merusak proses demokrasi.
4. reformasi sistem pemilu di tingkat lokal: jika fenomena calon tunggal terus berlanjut di masa depan, mungkin diperlukan reformasi sistem pemilu di tingkat lokal.
salah satu ide yang bisa dipertimbangkan adalah memperkenalkan sistem pemilu alternatif yang memungkinkan adanya lebih dari satu calon, meskipun hanya ada satu yang mendaftar secara resmi.
fenomena belum adanya calon yang mendaftar pada hari pertama perpanjangan pendaftaran pilkada serentak 2024 ini menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi di indonesia.
kpu dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pilkada tetap berjalan dengan baik dan demokrasi di tingkat lokal tetap terjaga.
dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi politik di kalangan masyarakat dan terciptanya kompetisi politik yang sehat dalam pilkada.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan