3 Mantan Komisioner Bawaslu OI Didakwa Rugikan Negara Rp7,4 Miliar

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Sabtu , 21 Oct 2023 - 17:16

3 mantan komisioner bawaslu oi didakwa rugikan negara rp7,4 miliar                            palembang - tiga mantan ketua dan anggota komisioner badan pengawas pemilu (bawaslu) ogan ilir (oi) menjalani sidang dakwaan di pengadilan tipikor palembang pada jumat, 20 oktober.
mereka didakwa merugikan negara sebesar rp7,4 miliar dengan dugaan korupsi dana hibah pada bawaslu oi pada tahun anggaran 2019-2020.
setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan republik indonesia (kejari) oi, ketiga terdakwa langsung mengajukan eksepsi, yang membuat sidang ditutup sementara.
baca juga:kejaksaan tinggi sumatera selatan terima dua laporan baru spdp kasus karhutla
ketiga terdakwa dalam kasus ini adalah dermawan iskandar, mantan ketua bawaslu oi, serta karlina dan idris, mantan komisioner bawaslu oi.
mereka diduga terlibat dalam tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai rp7,4 miliar.
jpu kejari oi, juliandra purnama sh mh, dalam dakwaannya menyatakan bahwa tiga terdakwa tersebut bersama-sama melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
baca juga:10 tandan buah sawit, jadi tiket riki iskandar nginap di hotel prodeo
namun, setelah dakwaan dibacakan, ketiga terdakwa dan penasihat hukum mereka memutuskan untuk mengajukan eksepsi, yang kemudian membuat majelis hakim, yang dipimpin oleh masrianti sh mh, menutup dan menunda sidang.
kasi penyidikan dan penuntutan kejari oi, julindra purnama jaya sh mh, menjelaskan bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan tiga terdakwa lain yang telah divonis oleh pengadilan tipikor palembang.
terdakwa sebelumnya adalah aceng sudrajat dan herman fikri, yang adalah koordinator sekretariat bawaslu ogan ilir, serta romi, yang merupakan tenaga honorer operator keuangan.
baca juga:mantan kabid sarpras dinas pertanian oku dituntut 6 tahun penjara
pada vonis yang dibacakan pada 12 juli lalu, aceng sudrajat divonis 4 tahun penjara, denda sebesar rp250 juta, dengan kurungan selama 4 bulan jika tidak membayar denda.
selain itu, aceng sudrajat juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara senilai rp815 juta.
herman fikri, terdakwa lain dalam kasus tersebut, divonis dengan hukuman 2 tahun penjara, denda rp250 juta, dengan kurungan selama 4 bulan jika denda tidak dibayar.
herman fikri juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar rp2 miliar.
sementara itu, romi divonis dengan hukuman 3 tahun penjara, denda rp250 juta, dengan kurungan selama 4 bulan jika denda tidak dibayar.
romi juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar rp200 juta.
kasus ini bermula ketika bawaslu ogan ilir menerima dana hibah sebesar rp19 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) ogan ilir pada tahun 2019 dan 2020.
namun, hasil penyidikan oleh penyidik pidana khusus (pidsus) kejari oi menunjukkan bahwa terdapat dugaan perbuatan mark-up dan pertanggungjawaban fiktif terkait pengelolaan dana hibah oleh para terdakwa.
hasil audit oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) sumatera selatan, yang diterima oleh kejari oi, menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar rp7,4 miliar.
dalam pengembangan kasus ini, penyidik pidsus kejari oi menetapkan tiga tersangka baru, yang merupakan ketua dan dua komisioner bawaslu oi.
terkait perkara ini, keluarga terdakwa karlina juga menyerahkan uang sebesar rp230 juta kepada kejari oi pada tanggal 6 september 2023, bersama dengan satu unit handphone merek apple yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.
pada hari yang sama, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa idris dan dermawan iskandar.
pengadilan tipikor palembang akan melanjutkan sidang ini setelah eksepsi dari ketiga terdakwa dipertimbangkan oleh majelis hakim.
proses hukum ini mengingatkan kita akan pentingnya penegakan hukum dalam upaya memberantas korupsi dan menegakkan keadilan di indonesia, serta perlunya tindakan preventif untuk mencegah tindakan korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan