Soal Uang Resign Karyawan : Perlu Pengawasan dan Sanksi Tegas !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 29 Aug 2024 - 20:32

Para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh di Sumsel saat menyuarakan hak mereka beberapa waktu lalu-Foto : Disway-

Meskipun sudah ada aturan yang jelas, fenomenanya masih ada beberapa perusahaan yang ada enggan membayar hak ini.

Namun karyawan yang mengalami kendala dalam memperoleh uang pisah dapat melaporkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban kepada pihak berwenang.

Terkait kebijakan dalam UU Ciptaker Nomor 11 tahun 2020, ini mendapatkan tanggapan positif dari para pekerja swasta di Kota Palembang.

Para pekerja menilai aturan ini sebagai langkah yang baik dalam melindungi hak mereka saat mengundurkan diri dari perusahaan.

Menurut beberapa pekerja swasta di Palembang, ketentuan mengenai uang pisah sesuai masa kerja dinilai adil dan memberikan kepastian finansial bagi mereka yang keluar dari pekerjaan.

"Aturan ini jelas memberikan perlindungan bagi karyawan, terutama bagi mereka yang telah lama bekerja di suatu perusahaan," ujar Rudi, seorang karyawan di perusahaan swasta di Kota Palembang, Kamis (29/8).

"Dengan adanya ketentuan ini, pekerja akan merasa lebih aman dan dihargai saat harus meninggalkan pekerjaan," tandasnya.

Wiwin, warga Sukarame Palembang yang merupakan karyawan salah satu perusahaan swasta di sini menyikapi positif aturan dalam UU Ciptaket Nomor 11 tahun 2020 tersebut.

"Namun pemerintah pusat dalam hal presiden harus tegaskan ini kepada kementerian ketenaga kerjaan sama pihak terkait. Dimana perlu penekanan terhadap aturan uang pisah tersebut agar pihak perusahaan mentaati aturan uang pisah tersebut," tandasnya.

Selain itu lanjutnya, perlu juga penegakan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mentaati aturan.

"Nah ini juga, nominal uang pisah tersebut juga harus sesuai dengan masa kerja. Perlu juga disosialisasikan sanksi apa yang bakal diterima perusahaan jika melanggar," tegasnya.

Sedangkan Sucipto, warga Kota Palembang yang lain juga mengatakan hal yang sama. Dimana tak sedikit perusahaan swasta yang melanggar aturan tersebut.

"Dari obrolan dengan sesama teman yang juga pekerja swasta, dimana hampir rata- rata kurang yakin apakah aturan ini benar-benar akan diterapkan," ucapnya penuh tanya.

soal uang resign karyawan : perlu pengawasan dan sanksi tegas !                            palembang, koranpalpos.com - masih sering terjadinya putusan yang tidak adil dari sikap perusahaan terhadap para pekerja khusus swasta ketika pekerja resign atau mengundurkan diri, nampaknya diberikan solusi di dalam undang-undang (uu) cipta kerja (ciptaker).
dimana  dalam uu ciptaker nomor 11 tahun 2020 yang diteken presiden jokowi, karyawan swasta yang mengundurkan diri berhak mendapatkan uang pisah dari perusahaan tempat mereka bekerja. 
peraturan ini diatur dalam pasal 156 uu cipta kerja, yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pisah sesuai masa kerja karyawan.
uang pisah yang diterima karyawan dihitung berdasarkan masa kerja mereka, dengan rincian sebagai berikut ; masa kerja 3-6 tahun berhak atas uang uang pisah 2 bulan upah.
baca juga:gong pesta demokrasi di sumatera selatan resmi dimulai !
baca juga:ketua pwi zulmansyah sekedang : anugerah mh thamrin 2024, pilar kebangkitan jurnalisme indonesia !
selanjutnya masa kerja 6-9 tahun berhak mendapatkan uang pisah 3 bulan upah.
lalu masa kerja 9-12 tahun berhak mendapat uang pisah selama  4 bulan upah.
untuk masa kerja 12-15 tahun berhak mendapatkan uang pisah 5 bulan upah, masa kerja 15-18 tahun berhak mendapatkan uang pisah 6 bulan upah.
masuk masa kerja 18-21 tahun berhak atas uang pisah 7 bulan upah.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 28 agustus 2024 : potensi gelombang laut tinggi dan banjir rob di sejumlah wilayah ! 
baca juga:pansus haji ingatkan kemenag untuk bersikap kooperatif dalam rapat dengar pendapat !
kemudian untuk masa kerja 21-24 tahun berhak mendapatkan uang pisah 8 bulan upah dan masa kerja 24 tahun atau lebih berhak mendapatkan uang pisah 10 bulan upah.
peraturan ini lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yang menegaskan bahwa uang pisah harus diberikan sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
meskipun sudah ada aturan yang jelas, fenomenanya masih ada  beberapa perusahaan yang ada enggan membayar hak ini.
namun karyawan yang mengalami kendala dalam memperoleh uang pisah dapat melaporkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban kepada pihak berwenang.
baca juga:soal ancam blokir bigo live : jangan cuma gertak sambal !
baca juga:segera dibentuk satgas penanggulangan judi online !
terkait kebijakan dalam uu ciptaker nomor 11 tahun 2020,  ini mendapatkan tanggapan positif dari para pekerja swasta di kota palembang. 
para pekerja menilai aturan ini sebagai langkah yang baik dalam melindungi hak mereka saat mengundurkan diri dari perusahaan.
menurut beberapa pekerja swasta di palembang, ketentuan mengenai uang pisah sesuai masa kerja dinilai adil dan memberikan kepastian finansial bagi mereka yang keluar dari pekerjaan.
"aturan ini jelas memberikan perlindungan bagi karyawan, terutama bagi mereka yang telah lama bekerja di suatu perusahaan," ujar rudi, seorang karyawan di perusahaan swasta di kota palembang, kamis (29/8). 
"dengan adanya ketentuan ini, pekerja akan merasa lebih aman dan dihargai saat harus meninggalkan pekerjaan," tandasnya.
wiwin, warga sukarame palembang yang merupakan karyawan salah satu perusahaan swasta di sini  menyikapi positif aturan dalam  uu ciptaket nomor 11 tahun 2020 tersebut.
"namun pemerintah pusat dalam hal presiden harus tegaskan ini kepada kementerian ketenaga kerjaan sama pihak terkait. dimana perlu penekanan terhadap aturan uang pisah tersebut agar pihak perusahaan mentaati aturan uang pisah tersebut," tandasnya.
selain itu lanjutnya, perlu juga penegakan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mentaati aturan.
"nah ini juga, nominal uang pisah tersebut juga harus sesuai dengan masa kerja. perlu juga disosialisasikan sanksi apa yang bakal diterima perusahaan jika melanggar," tegasnya.
sedangkan sucipto, warga kota palembang yang lain juga mengatakan hal yang sama. dimana tak sedikit perusahaan swasta yang melanggar aturan tersebut.
"dari obrolan dengan sesama teman yang juga pekerja swasta, dimana hampir rata- rata kurang yakin apakah aturan ini benar-benar akan diterapkan," ucapnya penuh tanya.
menurutnya, peraturan tentang uang pisah ini kemudian diatur dalam pasal 156 uu cipta kerja, yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan uang pisah kepada karyawan yang mengundurkan diri tidak diterapkan diperusahaan swasta. 
"mana ada itu (soal upah pisah,red). ya tentu saya berharap aturan tentang uang pisah dapat diterapkan sesuai aturan yang ada," tegasnya.
namun, para pekerja juga menyampaikan beberapa harapan terkait implementasi aturan tersebut.
mereka berharap agar perusahaan-perusahaan di palembang dapat lebih patuh pada peraturan ini dan memberikan hak yang sesuai kepada karyawan.
"saya berharap perusahaan swasta yang berada di palembang dapat lebih konsisten dalam menerapkan aturan ini dan tidak mengabaikan hak-hak karyawan," ungkap lisa, seorang pekerja di sektor ritel.
sedangkan yudi, warga kota palembang lainnya berharap agar pemerintah setempat dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap perusahaan mematuhi ketentuan tersebut.
"pemerintah daerah diharapkan dapat turun tangan dan memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar ketentuan mengenai uang pisah," tambahnya. 
aturan dalam uu ciptaker kerja ini juga tak luput dari perhatian wakil rakyat.
seperti diungkapkan wakil ketua dprd kota lubuklinggau, hambali lukman, yang menegaskan bahwa undang-undang cipta kerja beserta peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 adalah hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan dpr. 
oleh karena itu, perusahaan wajib mematuhinya.
bila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini, tambah hambali,  maka karyawan yang merasa dirugikan dapat melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak berwenang. 
"jika terbukti melanggar, saya mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan