KPU : Putusan MK Terkait Pilkada Dipedomani hingga Penetapan Paslon

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Jumat , 23 Aug 2024 - 20:58

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta. Foto : Antara--

“Itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.

Diketahui, MK melalui Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 memperbolehkan kampanye pemilihan kepala daerah dilakukan di kampus, asal telah mendapatkan izin dan tidak membawa atribut kampanye.

KPU akan menindaklanjuti seluruh putusan MK sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan DPR.

Menurut dia, rapat dengar pendapat (RDP) bakal dilakukan pada Senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.

“Konsultasi yang sifatnya RDP itu Senin. Kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” ucap Afif.(ant)

kpu : putusan mk terkait pilkada dipedomani hingga penetapan paslon                            jakarta, koranpalpos.com - kpu ri menegaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon)
“dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” kata ketua kpu ri mochammad afifuddin saat konferensi pers di kantor kpu ri, jakarta, kamis malam.
ketua kpu menegaskan hal itu untuk menepis anggapan bahwa putusan mk yang dibacakan pada selasa (20/8) hanya dipedomani pada saat pendaftaran calon saja.
putusan mk dimaksud ialah putusan nomor 70/puu-xxii/2024 dan putusan nomor 60/puu-xxii/2024.
baca juga:komisi ii rdp dengan kpu : sebelum putuskan pkpu akomodasi putusan mk
baca juga:al-shinta respon putusan mk 60 : pilkada muara enim diikuti banyak paslon
pada pertimbangan putusan nomor 70/puu-xxii/2024, mk menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf e uu pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah.
kemudian, putusan nomor 60/puu-xxii/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. mk membatalkan pasal 40 ayat (3) uu pilkada dan menyatakan pasal 40 ayat (1) uu pilkada inkonstitusional bersyarat.
lewat putusan tersebut, mk menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di dprd bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.
lebih lanjut, afif memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan kpu (pkpu) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan mk.
baca juga:dprd jatim tegaskan siap kawal putusan mk
baca juga:kpu janji tak akan bergeming di dpr dan akan terapkan putusan mk
“yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau pkpu yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan mk,” ujarnya.
afif pun memastikan bahwa putusan mk yang diadopsi ke dalam draf revisi pkpu tidak hanya soal syarat usia dan ambang batas, tetapi juga aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh mk.
“itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.
diketahui, mk melalui putusan nomor 69/puu-xxii/2024 memperbolehkan kampanye pemilihan kepala daerah dilakukan di kampus, asal telah mendapatkan izin dan tidak membawa atribut kampanye.
kpu akan menindaklanjuti seluruh putusan mk sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan dpr.
baca juga:daftar lengkap bakal calon kepala daerah pdi perjuangan se-bali untuk pilkada 2024 ! 
baca juga:kpu muara enim gelar rakor persiapan pendaftaran cabup dan cawabup
menurut dia, rapat dengar pendapat (rdp) bakal dilakukan pada senin (26/8), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.
“konsultasi yang sifatnya rdp itu senin. kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” ucap afif.(ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan