Wanda Hamidah Keluar dari Golkar Karena Kulminasi Kekecewaan : Sebuah Refleksi Politik !
Wanda Hamidah memberikan keterangan pers terkait pengunduran dirinya dari Partai Golkar-FOTO : ANTARA-
BACA JUGA:PAN Terbuka Pasangkan Kaesang dengan Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng
Dia berusaha untuk membawa semangat reformasi ke dalam tubuh Golkar dan berharap bisa mendorong perubahan signifikan dari dalam partai yang telah lama menjadi bagian penting dari lanskap politik Indonesia.
Sayangnya, harapan Wanda untuk dapat membawa perubahan di dalam Golkar bertepuk sebelah tangan.
Dia menyebut ada sejumlah peristiwa politik yang sangat bertentangan dengan prinsipnya.
BACA JUGA:Putusan MK Terbaru : Aturan Baru Kampanye untuk Kepala Daerah dan Pejabat Publik !
Dalam pernyataannya, Wanda menggarisbawahi bagaimana beberapa undang-undang yang didukung oleh partai-partai politik, termasuk Golkar, telah melukai hati nurani banyak rakyat Indonesia.
Dua undang-undang yang menurutnya sangat kontroversial adalah Undang-undang KPK dan Undang-undang Cipta Kerja.
Menurut Wanda, dua undang-undang tersebut tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menunjukkan betapa partai politik telah menjauh dari aspirasi rakyat.
Peran partai politik yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah berubah menjadi alat bagi kepentingan elite tertentu.
Hal ini diperparah oleh proses Pilpres 2024 yang menurutnya sarat dengan praktik yang tidak patut, serta pelaksanaan Pilkada yang memperlihatkan betapa rentannya partai politik terhadap kooptasi oleh kekuatan oligarki.
Wanda melihat situasi ini sebagai gejala dari penyakit yang lebih dalam di dalam tubuh politik Indonesia.
Dia menyebut bahwa partai-partai politik telah kehilangan jati diri mereka sebagai representasi kepentingan rakyat.
Mereka lebih memilih untuk melayani kepentingan elite, sementara rakyat yang seharusnya mereka wakili justru semakin terpinggirkan.
Sebagai aktivis yang terlibat langsung dalam gerakan Reformasi 1998, Wanda Hamidah memiliki standar moral dan prinsip yang tinggi dalam politik.