Kenali Hukum : 246 Kades Berikrar Pakta Integritas Anti Korupsi di Muara Enim !

Reporter: Fahrozie Kite |

Editor: Maryati |

Selasa , 20 Aug 2024 - 23:13

246 Kades se-Kabupaten Muara Enim membaca Ikrar Pakta Integritas Anti Korupsi dan Penandatanganan Memorandum Off Understunding (MOU) / Kerjasama Bantuan Hukum Pemerintah Desa dalam Kabupaten Muara Enim Dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim di halaman Kantor-Foto : Dokumen Palpos-

kenali hukum : 246 kades berikrar pakta integritas anti korupsi di muara enim !                            muaraenim, koranpalpos.com - sebanyak 246 kepala desa (kades) dari seluruh wilayah kabupaten muara enim berikrar untuk menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk korupsi melalui penandatanganan pakta integritas anti korupsi.
acara yang berlangsung di halaman kantor kejaksaan negeri muara enim pada selasa, 20 agustus 2024, ini juga disertai dengan penandatanganan memorandum of understanding (mou) atau perjanjian kerjasama bantuan hukum antara pemerintah desa dan kejaksaan negeri muara enim.
dalam sambutannya, kajari muara enim, rudi iskandar sh mh, menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran hukum bagi para kepala desa.
baca juga:sudah lama beroperasi : tim gabungan polda sumsel tertibkan tambang batubara ilegal di muaraenim ! 
baca juga:gerak cepat pj. bupati muaraenim : jalan desa kasai bisa dilintasi kendaraan !
menurut rudi, banyak kasus yang melibatkan kepala desa sebagai tersangka terjadi akibat kurangnya pengetahuan hukum yang memadai.
ia menekankan bahwa hukum adalah sesuatu yang dinamis dan terus berubah, sehingga kepala desa harus terus belajar dan memahami aturan yang berlaku agar terhindar dari pelanggaran hukum.
"para kades harus mengenali hukum dengan baik. hukum dan aturan bersifat dinamis dan selalu berubah. tanpa pemahaman yang tepat, hal ini dapat merugikan mereka sendiri," ujar rudi yang baru menjabat tiga bulan sebagai kajari muara enim.
baca juga:pj. bupati muaraenim apresiasi dprd setujui 7 raperda
baca juga:dewan muaraenim minta proritaskan pembangunan jalan penghubung
rudi juga menyoroti beberapa modus operandi yang sering dilakukan oleh kepala desa dalam penyalahgunaan dana desa.
beberapa di antaranya adalah mark-up harga dalam rencana anggaran, menggunakan dana desa untuk proyek yang didanai dari sumber lain, meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi, dan melakukan perjalanan dinas fiktif.
selain itu, rudi mengingatkan bahwa masyarakat dan media juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan.
baca juga:diduga konsleting listrik : tiga rumah di muaraenim tinggal puing !
baca juga:pj bupati muaraenim targetkan inflasi turun hingga 2 persen
penjabat (pj) bupati muara enim, h hengky putrawan spt msi mm, yang hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi atas inisiatif ini.
ia menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan kejaksaan negeri muara enim akan memperkuat hubungan kemitraan dan meningkatkan kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di desa.
menurut hengky, penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, dan bebas korupsi sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
baca juga:pelantikan diundur, peserta pppk muaraenim kecewa berat
baca juga:muaraenim diterjang banjir bandang, ribuan rumah terendam ! 
"kami berharap agar para kepala desa benar-benar memperhatikan aspek legalitas dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. semua harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas hengky.
pj bupati juga mengingatkan kepala desa untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa, alokasi dana desa (add), dan bagi hasil pajak daerah serta retribusi daerah.
tahun 2024, pemerintah pusat telah menetapkan pagu dana desa untuk kabupaten muara enim sebesar rp217 miliar, yang dialokasikan kepada 245 desa di 22 kecamatan.
selain itu, alokasi dana desa dari apbd kabupaten muara enim mencapai rp256,5 miliar, sementara dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing sebesar rp10,2 miliar dan rp12,1 miliar.
tujuan dari ikrar pakta integritas anti korupsi dan penandatanganan mou ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).
hal ini juga merupakan upaya untuk mencegah pemerintah desa dari masalah hukum yang dapat menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
komitmen ini menunjukkan keseriusan kejaksaan negeri muara enim dalam mendukung program pembangunan desa serta membantu kepala desa menjalankan tugas mereka dengan baik.
dengan adanya pakta integritas anti korupsi ini, diharapkan desa-desa di kabupaten muara enim dapat menjalankan pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, media, dan aparat penegak hukum, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bebas dari korupsi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 21 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan