Richard Cahyadi Ditahan di Lapas Sekayu : Kepala DPMD Muba Ini Hadapi Ancaman 20 Tahun Penjara !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Senin , 19 Aug 2024 - 17:03

Kepala Kejari Muba, Roy Riadi (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka dan penahanan Kadis PMD Muba, Richard Cahyadi dkk, Senin, 19 Agustus 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa biaya pembuatan aplikasi tersebut hanya sekitar Rp 5 juta.

Dari total anggaran yang ada, sekitar Rp 2,1 miliar diduga mengalir ke pihak DPMD dan Muhammad Arief, yang berperan sebagai penghubung antara DPMD dan CV. Mujio Punakawan.

Temuan ini mengungkap adanya pelanggaran terhadap aturan dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.

Roy Riady menegaskan bahwa dalam pengadaan aplikasi SANTAN, tidak dilakukan survei harga pasar dan survei terhadap penyedia jasa yang kompeten.

"Desa-desa yang terlibat dalam pengadaan ini diarahkan oleh Dinas PMD untuk memilih penyedia yang sudah ditentukan, sehingga proses pengadaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Lebih lanjut, tidak ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat mengenai aplikasi ini, dan supervisi dari DPMD juga tidak dilakukan.

Akibatnya, aplikasi yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa ini tidak digunakan sama sekali dan tidak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan aplikasi tersebut hanya menjadi formalitas yang tidak memberikan manfaat nyata.

Dalam penyelidikan yang dilakukan, ditemukan indikasi bahwa pengadaan aplikasi SANTAN ini telah diatur sedemikian rupa oleh DPMD Musi Banyuasin.

Meskipun terlihat seolah-olah desa yang menganggarkan, pada kenyataannya DPMD yang memfasilitasi seluruh proses pengadaan agar sesuai dengan skenario yang telah dirancang.

"Pengaturan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak Dinas PMD yang bekerja sama dengan pihak penyedia aplikasi. Ini adalah bentuk korupsi yang sangat merugikan keuangan daerah dan masyarakat," tambah Roy.

Atas perbuatannya, Richard Cahyadi dan para tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

richard cahyadi ditahan di lapas sekayu : kepala dpmd muba ini hadapi ancaman 20 tahun penjara !                            sekayu, koranpalpos.com – richard cahyadi, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten musi banyuasin resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa) pada tahun 2021.
penetapan tersangka ini diumumkan oleh kejaksaan negeri (kejari) musi banyuasin pada senin, 19 agustus 2024.
penahanan terhadap richard cahyadi dilakukan setelah tim penyidik kejari muba melakukan serangkaian tindakan penyidikan intensif.
baca juga:dugaan korupsi kasus santan muba : akhirnya richard cahyadi ditetapkan tersangka dan ditahan ! 
baca juga:kasus santan : geledah rumdin plt kadis pmd muba, tim kejari muba sita uang, kartu atm, dan satu hp !
kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, sh, dalam keterangannya menyatakan bahwa penetapan tersangka ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"hari ini, senin, 19 agustus 2024, tim penyidik tindak pidana khusus kejari muba telah menetapkan tersangka terhadap saudara rc, kepala dpmd kabupaten muba, serta tiga orang lainnya yaitu mz, ma, dan rd," ujar roy.
menurutnya, mz yang menjabat sebagai kepala seksi bidang pembangunan dan ekonomi, ma, serta rd, yang merupakan koordinator admin operator siskeudes untuk kecamatan dan desa, telah lebih dulu ditahan di rutan kelas i palembang terkait kasus korupsi jaringan komunikasi desa di musi banyuasin.
baca juga:hasil penggeledahan 2 jam di kantor dpmd muba dalam kasus santan : disita berkas, laptop, dan handphone ! 
baca juga:terkait kasus santan, kejari muba geledah kantor bpmd muba
sementara itu, richard cahyadi ditahan di lapas kelas ii b sekayu selama 20 hari ke depan.
kasus ini bermula pada tahun 2021, ketika sebanyak 137 desa di kabupaten musi banyuasin menganggarkan pengadaan sistem aplikasi nomor tanah desa dan sistem informasi desa yang dilaksanakan oleh cv. mujio punakawan.
setiap desa menganggarkan dana sebesar rp 22.500.000 (sebelum pajak) untuk aplikasi tersebut. total dana yang terkumpul mencapai rp 2,78 miliar.
baca juga:satu per satu 'bancakan' uang rakyat di muba dibidik : aplikasi santan siap-siap !
baca juga:gebrakan pertama roy riadi bikin pejabat muba mulai ngeri-ngeri sedap : dua kasus korupsi naik penyidikan !
namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa biaya pembuatan aplikasi tersebut hanya sekitar rp 5 juta.
dari total anggaran yang ada, sekitar rp 2,1 miliar diduga mengalir ke pihak dpmd dan muhammad arief, yang berperan sebagai penghubung antara dpmd dan cv. mujio punakawan.
temuan ini mengungkap adanya pelanggaran terhadap aturan dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.
baca juga:kejari naikkan status dugaan korupsi di dispora oki ke tahap penyidikan
baca juga: roy riyadi masuk 3 besar nominator adhyaksa awards 2024 : jaksa tangguh pemberantas korupsi !
roy riady menegaskan bahwa dalam pengadaan aplikasi santan, tidak dilakukan survei harga pasar dan survei terhadap penyedia jasa yang kompeten.
"desa-desa yang terlibat dalam pengadaan ini diarahkan oleh dinas pmd untuk memilih penyedia yang sudah ditentukan, sehingga proses pengadaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.
lebih lanjut, tidak ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat mengenai aplikasi ini, dan supervisi dari dpmd juga tidak dilakukan.
akibatnya, aplikasi yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa ini tidak digunakan sama sekali dan tidak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
hal ini menunjukkan bahwa pengadaan aplikasi tersebut hanya menjadi formalitas yang tidak memberikan manfaat nyata.
dalam penyelidikan yang dilakukan, ditemukan indikasi bahwa pengadaan aplikasi santan ini telah diatur sedemikian rupa oleh dpmd musi banyuasin.
meskipun terlihat seolah-olah desa yang menganggarkan, pada kenyataannya dpmd yang memfasilitasi seluruh proses pengadaan agar sesuai dengan skenario yang telah dirancang.
"pengaturan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak dinas pmd yang bekerja sama dengan pihak penyedia aplikasi. ini adalah bentuk korupsi yang sangat merugikan keuangan daerah dan masyarakat," tambah roy.
atas perbuatannya, richard cahyadi dan para tersangka lainnya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001.
ancaman hukuman maksimal yang dihadapi oleh richard cahyadi adalah 20 tahun penjara.
kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya dana yang diselewengkan serta dampak buruknya terhadap pembangunan desa di kabupaten musi banyuasin.
kejaksaan negeri muba berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
kasus korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan desa-desa di musi banyuasin.
aplikasi santan yang seharusnya menjadi alat bantu bagi masyarakat dalam pengelolaan tanah desa, menjadi proyek yang tidak memberikan manfaat karena tidak dimanfaatkan dengan baik.
kegagalan implementasi ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang menggunakan dana publik.
masyarakat di musi banyuasin kini berharap bahwa penanganan kasus ini akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih selektif dan transparan dalam menjalankan program-program pembangunan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
penetapan tersangka terhadap richard cahyadi dan rekan-rekannya merupakan langkah awal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di kabupaten musi banyuasin.
proses hukum yang berjalan ini diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan oknum yang terlibat, sehingga keadilan dapat ditegakkan.
kejaksaan negeri muba berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dengan harapan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan