KPU Akan Gelar Rakor Bahas Debat Pemilu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengadakan kembali rapat koordinasi dengan seluruh tim kampanye pasangan capres-cawapres untuk membahas mekanisme pelaksanaan debat Pemilu 2024

"KPU sudah merencanakan bahwa KPU akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim kampanye terlepas adanya pemberitaan yang begitu masif terkait dengan debat ini," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Senin (04/12).

Idham menjelaskan bahwa KPU akan menjelaskan seluruh mekanisme pelaksanaan debat dalam rapat tersebut. Sementara itu, lanjut dia, KPU mempersilakan tim kampanye untuk memberikan masukan dan tanggapan.

"Tetapi nanti keputusannya akan diambil oleh KPU secara mandiri. Jika keputusan sudah diambil maka hal tersebut langsung dikomunikasikan kepada publik," katanya.

"Secara mandiri itu artinya KPU mengambil keputusan secara legal framework, kerangka hukum," lanjutnya.

Walaupun demikian, Idham belum menjelaskan secara rinci mengenai tanggal pelaksanaan dari rapat koordinasi yang mengundang para tim kampanye dari tiga pasangan capres-cawapres.

"Dalam waktu dekat, diupayakan segera mungkin," katanya.

Di sisi lain, Idham mengatakan bahwa 8 hari tersisa menuju pelaksanaan debat pertama dianggap cukup oleh KPU untuk memutuskan mekanisme pelaksanaan debat.

"Delapan hari kan masih ada rentang waktu yang cukup. Mepet enggak mepet itu tergantung sudut pandang. Bagi kami itu adalah waktu yang cukup," ujarnya.

Sebelumnya, KPU telah melaksanakan rapat dengan seluruh tim kampanye pasangan capres-cawapres pada 29 November 2023.

KPU telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat. Debat pertama pada 12 Desember akan membahas hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua pada 22 Desember akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN.

Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), SDM, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.