Polemik Revitalisasi Pasar 16 Ilir : Pedagang Kembali Mengembalikan Surat Edaran PT BCR !

Kontroversi revitalisasi Pasar 16 Ilir tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga pada ribuan konsumen yang bergantung pada pasar ini sebagai pusat perbelanjaan.

Penutupan lantai 3 dan potensi pengosongan kios dapat mengurangi jumlah pilihan produk dan mengganggu ekosistem perdagangan di pasar tersebut.

Bagi para pedagang, kehilangan kios mereka berarti kehilangan sumber pendapatan utama, yang dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka.

Selain itu, situasi ini juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Pedagang yang telah berdagang di Pasar 16 Ilir selama puluhan tahun merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

Mereka merasa bahwa pemerintah dan PT BCR lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada keberlangsungan usaha kecil yang telah menjadi bagian dari sejarah Pasar 16 Ilir.

Dalam menghadapi situasi ini, Sulyaden dan tim advokasi pedagang terus mendorong adanya dialog antara para pedagang, pemerintah, dan PT BCR.

Menurutnya, solusi yang diambil haruslah mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Intimidasi bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita gunakan pendekatan yang profesional dan elegan, dengan mengutamakan musyawarah," kata Sulyaden.

Para pedagang juga berharap agar Pemerintah Kota Palembang turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan polemik ini.

Mereka meminta pemerintah untuk tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan pedagang dan PT BCR.

Di tengah ketidakpastian ini, para pedagang Pasar 16 Ilir tetap berharap bahwa revitalisasi dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak mereka.

Mereka berharap bahwa pemerintah dan PT BCR dapat melihat mereka sebagai mitra, bukan sebagai lawan.

Bagi mereka, revitalisasi seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang, bukan justru mengancam keberlangsungan usaha mereka.

"Kami tidak menolak revitalisasi, tetapi kami ingin hak-hak kami diakui. Kami ingin tetap berdagang di tempat yang telah kami tempati selama puluhan tahun,'' ungkap pedagang.