Masyarakat Siap-siap Terpuruk !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 14 Aug 2024 - 19:59

Gedung Perpajakan Kanwil Sumsel Babel dan pelayanan terhadap para wajib pajak-Foto : Disway -

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Sempat menuai kritikan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik dari 11 Persen menjadi 12 Persen pada tahun 2025.

Menurut Menko Airlangga, kenaikan PPN ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana PPN menjadi 12 persen mulai 2025.

"Undang-Undangnya sudah jelas, kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-Undang yang menjadi penunda kenaikan PPN," ujar Menko Airlangga, di Jakarta belum lama ini.

Keputusan ini menciptakan beragam tanggapan di kalangan warga Kota Palembang.

Sandi, salah seorang warga Kemuning Kota Palembang, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat.

"Kenaikan PPN ini tentunya akan berimbas pada harga barang yang semakin tinggi. Kami khawatir ini akan mengurangi daya beli pelanggan kami," ujarnya, Rabu (14/8).

Sedangkan Siti, seorang ibu rumah tangga, warga Ilir Timur I Palembang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada kebijakan ini.

"Kenaikan pajak memang perlu untuk pembangunan negara, tapi saya berharap ada langkah-langkah yang mendukung masyarakat agar tidak terlalu terbebani, seperti subsidi atau bantuan langsung.

Di sisi lain, Rudi, seorang pekerja sektor swasta, yang juga berasal dari Kota Palembang melihat kenaikan ini sebagai langkah positif untuk mendukung pembangunan negara.

"Saya paham bahwa kenaikan pajak mungkin tidak menyenangkan, tetapi jika dana tersebut digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, saya rasa ini bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kita semua.

masyarakat siap-siap terpuruk !                            palembang, koranpalpos.com – sempat  menuai kritikan, menteri koordinator bidang perekonomian (menko) airlangga hartarto memberikan sinyal bahwa pajak pertambahan nilai (ppn) akan tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025.
menurut menko airlangga, kenaikan ppn ini sudah sejalan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp), di mana ppn menjadi 12 persen mulai 2025.
"undang-undangnya sudah jelas, kecuali ada hal yang terkait dengan undang-undang yang menjadi penunda kenaikan ppn," ujar menko airlangga, di jakarta belum lama ini.
keputusan ini menciptakan beragam tanggapan di kalangan warga kota palembang.
baca juga:tragedi kemanusiaan di gaza : bayi kembar palestina tewas dalam serangan israel !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg rabu 14 agustus 2024 : 14 wilayah di indonesia berpotensi dilanda hujan ringan !
sandi, salah seorang warga kemuning kota palembang,  mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan ppn terhadap daya beli masyarakat.
"kenaikan ppn ini tentunya akan berimbas pada harga barang yang semakin tinggi. kami khawatir ini akan mengurangi daya beli pelanggan kami," ujarnya, rabu (14/8).
sedangkan siti, seorang ibu rumah tangga, warga ilir timur i palembang berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada kebijakan ini.
"kenaikan pajak memang perlu untuk pembangunan negara, tapi saya berharap ada langkah-langkah yang mendukung masyarakat agar tidak terlalu terbebani, seperti subsidi atau bantuan langsung.
baca juga:pascapenyesuaian harga bbm nonsubsidi : ini harapan masyarakat !
baca juga:apakah dibenarkan sumpah pocong dalam perspektif islam ? berikut pandangan kh ahmad hudori !
di sisi lain, rudi, seorang pekerja sektor swasta, yang juga berasal dari kota palembang melihat kenaikan ini sebagai langkah positif untuk mendukung pembangunan negara.
"saya paham bahwa kenaikan pajak mungkin tidak menyenangkan, tetapi jika dana tersebut digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, saya rasa ini bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kita semua.
eli, warga alang-alang lebar kota palembang berharap pemerintah dapat menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara dengan menjaga kesejahteraan masyarakat.
mereka juga berharap adanya sosialisasi yang jelas dan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.
baca juga:filosofi dan estetika di balik desain istana garuda ikn : desainer ungkap warna dianggap gelap dan mistis !
baca juga:sriwijaya ranau grand fondo 2024 : magnet wisatawan dan pesepeda di sumatera selatan !
"ya setidaknya kebijakan yang dibuat jangan memberatkan jika suatu kebijakan yang dibuat bakal memberatkan, ya siap-siap saja masyarakat terpuruk tahun depan. namun sekali saya berharap kondisi ini (membebani warga, red) tidak terjadi," ucapnya.
sebelumnya, pengamat kebijakan publik, dr mh thamrin msi, angkat bicara terkait rencana pemerintah menaikan ppn menjadi 12 persen itu. 
dalam pandangannya,  thamrin mengakui, bahwa rencana ini dapat berdampak signifikan pada kenaikan harga barang yang nantinya harus ditanggung oleh masyarakat.
menurut thamrin, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dan meredam dampak inflasi yang mungkin timbul.
baca juga:pt kai divre iv tanjungkarang : 15 kasus kecelakaan di jalur perlintasan sebidang sepanjang 2024 !
baca juga:jenderal lebanon tegaskan hizbullah dan iran akan menargetkan fasilitas militer israel !
"pemerintah perlu menjalankan orkestrasi implementasi kebijakan ini dengan baik, melibatkan berbagai instansi seperti kementerian keuangan, perdagangan, dalam negeri, bank indonesia, dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota," ujarnya.
ia menyoroti pentingnya melibatkan asosiasi dunia usaha dan industri serta kelompok masyarakat dalam proses ini.
menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak ini akan membantu pemerintah memahami dampak sebenarnya yang mungkin terjadi di lapangan.
selain itu, thamrin juga mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan ppn tidak hanya harus dilihat dari segi dampak sosial, tetapi juga efektivitasnya sebagai sumber pendapatan negara. 
"kenaikan pendapatan negara sebesar 1 persen harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan terpercaya. tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menimbulkan dampak pada masyarakat tanpa memberikan efek positif bagi pembangunan ekonomi," tambahnya.
pengamat kebijakan publik dari pasca sarjana unsri ini menegaskan, bahwa orkestrasi yang baik dan analisis dampak yang cermat akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan kenaikan ppn ini. 
ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan semua aspek ini sebelum mengambil keputusan final terkait rencana kenaikan ppn.
terpisah, menanggapi rencana menko airlangga tersebut, ekonom senior dari institute for development of economics and finance (indef), tauhid ahmad, menyatakan bahwa rencana kenaikan ppn ini dinilai kurang tepat untuk diterapkan.
apalagi mengingat bahwa daya beli masyarakat, terutama dari mereka yang berasal dari kalangan kelas menengah, sedang menurun drastis.
"menurut saya sih tidak tepat ya. dulu kami pernah mengkaji itu, dan itu tetap dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi itu akan berkurang, karena penaikan ppn mengurangi konsumsi. kan bukan hanya satu atau dua komunitas yang terdampak, semua barang naik," jelas tauhid saat dihubungi oleh disway pada jumat 8 agustus 2024.
selain itu, tauhid menambahkan, beban kebijakan ppn ini nantinya juga pasti akan berimbas ke konsumen, bukan kepada produsen.
"memang kelihatannya kecil, tapi karena ada kenaikan tadi, biasanya ada double perhitungan di tingkat bawah, sehingga kesannya harganya bisa meningkat lebih besar dari sebelumnya. apakah produsen juga kena imbasnya? ya pasti, karena tingkat konsumsi masyarakat akan menurun," jelas tauhid.
hal serupa sebelumnya juga diungkapkan oleh peneliti center of industry, trade, and investment indef, ahmad heri firdaus.
menurut heri, kenaikan ppn tersebut diprediksi dapat memberikan efek domino terhadap tingkat konsumsi masyarakat hingga investasi.
jadi kalau ekonomi kita naik 5 persen secara business as usual gara-gara kenaikan ppn 12 persen ini, maka pertumbuhan ekonomi kita berkurang menjadi 0,17 persen," ujar heri dalam diskusi publik yang digelar di jakarta, baru-baru ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan