DPRD Banyuasin Gelar Rapat Paripurna : Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi tentang RAPBD 2025

BACA JUGA:Program Pro Rakyat Pj Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam : Pelayanan Publik Mudah Diakses

Lebih lanjut, M Farid menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan usulan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan pemberdayaan ekonomi lokal.

"Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Banyuasin," tambahnya.

Selama rapat, fraksi-fraksi di DPRD Banyuasin menyampaikan berbagai pandangan, kritik, dan saran terkait RAPBD 2025.

BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Sidak Gudang Beras

BACA JUGA:Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam Pantau Kelancaran Pemilu 2024 di Banyuasin

Sebagian besar fraksi menekankan pentingnya peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi lokal, seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan provinsi.

Menanggapi masukan tersebut, M Farid berkomitmen untuk mempertimbangkan semua pandangan dari fraksi-fraksi dalam penyempurnaan RAPBD 2025.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lebih mendalam bersama DPRD setelah peraturan terkait diterbitkan.

"Saya juga menginstruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk hadir langsung dalam rapat-rapat komisi, agar setiap masukan dapat ditindaklanjuti dengan tepat," tegasnya.

Menutup paparannya, Pj Bupati M Farid menyampaikan harapannya agar seluruh pihak, termasuk DPRD, OPD, dan masyarakat, dapat bekerja sama dengan baik dalam proses pembahasan RAPBD 2025.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan RAPBD yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Banyuasin.

"Tujuan kita adalah menghasilkan RAPBD yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Banyuasin," pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan RAPBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Rapat paripurna ini mencerminkan komitmen pemerintah dan DPRD Banyuasin dalam mengawal proses penganggaran yang transparan dan akuntabel, demi kepentingan masyarakat luas. (ADV)