Eksekusi Lahan di Pasar Indralaya : Teriakan dan Tangisan Emak-Emak Mengiringi Relokasi Kios !

Reporter: Isro Antoni |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 08 Aug 2024 - 11:37

Tangkapan layar video kericuhan relokasi pedagang di Pasar Indralaya, Rabu, 7 Agustus 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Nurjanah mengaku memiliki sertifikat prona yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018.

"Pihak pemohon eksekusi sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Tapi ini lahan punya kami sejak lebih 40 tahun lalu," ungkapnya.

Meskipun mendapat perlawanan dari warga, eksekusi lahan yang sebelumnya sempat tertunda tetap dilakukan.

Bangunan kios yang berdiri di atasnya dirobohkan hingga tak bersisa.

Perwakilan PN Kayuagung tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan terkait eksekusi lahan tersebut.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, yang memimpin langsung pengamanan, memastikan situasi di lokasi eksekusi telah kondusif.

"Meskipun sempat ada penolakan, namun kini situasi sudah kondusif," terang Bagus.

Sebanyak 100 personel gabungan dari Polres Ogan Ilir dan Polsek Indralaya mengamankan eksekusi yang sempat tertunda ini.

"Yang jelas tugas Polri adalah mengamankan jalannya eksekusi," jelas Bagus.

Eksekusi lahan ini sebenarnya dijadwalkan pada 12 Juni lalu, namun ditunda.

Konflik ini mencerminkan betapa kompleksnya masalah sengketa tanah di Indonesia, di mana sering kali kepemilikan lahan melibatkan berbagai pihak dengan klaim yang berbeda-beda.

Lahan yang dieksekusi di Pasar Indralaya ini merupakan lokasi strategis bagi para pedagang yang telah mengais rezeki selama bertahun-tahun.

eksekusi lahan di pasar indralaya : teriakan dan tangisan emak-emak mengiringi relokasi kios !                            ogan ilir, korapalpos.com - teriakan histeris hingga tangisan emak-emak mewarnai eksekusi lahan di pasar indralaya yang berlangsung pada rabu, 7 agustus 2024.
kontak fisik dengan polisi wanita dari polres ogan ilir tak dapat terhindarkan saat pemilik kios menolak relokasi.
pelaksanaan sita objek eksekusi oleh pengadilan negeri (pn) kayuagung ini diwarnai ketegangan sejak awal.
baca juga:kapolres ogan ilir beberkan nama buronan tragedi warung kopi di indralaya : diimbau nyerah saja !
baca juga:korban kecelakaan tragis di tol indralaya-prabumulih seorang dokter istri polisi !
para pemilik kios yang telah tinggal di lokasi tersebut selama puluhan tahun menolak penggusuran dengan tegas.
sejumlah wanita yang merupakan pihak termohon menghadang jurusita dari pn kayuagung, menandakan penolakan mereka terhadap eksekusi.
kericuhan bermula ketika seorang wanita perwakilan termohon mencoba menghadang aparat keamanan yang berjaga.
baca juga:siswa smp negeri 1 indralaya ubah sampah jadi ‘emas’ 
baca juga:terpusat di kampus unsri indralaya, utbk-snbt akan d ikuti 21.666 peserta 
kontak fisik pun terjadi, dengan aksi saling dorong antara para ibu-ibu dan polisi wanita dari polres ogan ilir.
"saya tidak terima dengan eksekusi lahan ini," tegas nurjanah, salah satu perwakilan termohon.
"ini lahan hak kami," lanjutnya di lokasi eksekusi.
baca juga:sekda ogan ilir bersama polres jajaran sidak pasar indralaya, sidak harga bahan pokok
baca juga:pj gubernur bagikan sembako ke pedagang dan pengemudi bentor di pasar indralaya
nurjanah mengaku memiliki sertifikat prona yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian atr/bpn pada tahun 2018.
"pihak pemohon eksekusi sebenarnya masih ada hubungan keluarga. tapi ini lahan punya kami sejak lebih 40 tahun lalu," ungkapnya.
meskipun mendapat perlawanan dari warga, eksekusi lahan yang sebelumnya sempat tertunda tetap dilakukan.
baca juga:kafilah indralaya selatan raih juara umum di mtq xxx kabupaten ogan ilir 2024
baca juga:bajing loncat di jalinsum palembang-indralaya kian meresahkan
bangunan kios yang berdiri di atasnya dirobohkan hingga tak bersisa.
perwakilan pn kayuagung tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan terkait eksekusi lahan tersebut.
kapolres ogan ilir akbp bagus suryo wibowo, yang memimpin langsung pengamanan, memastikan situasi di lokasi eksekusi telah kondusif.
"meskipun sempat ada penolakan, namun kini situasi sudah kondusif," terang bagus.
sebanyak 100 personel gabungan dari polres ogan ilir dan polsek indralaya mengamankan eksekusi yang sempat tertunda ini.
"yang jelas tugas polri adalah mengamankan jalannya eksekusi," jelas bagus.
eksekusi lahan ini sebenarnya dijadwalkan pada 12 juni lalu, namun ditunda.
konflik ini mencerminkan betapa kompleksnya masalah sengketa tanah di indonesia, di mana sering kali kepemilikan lahan melibatkan berbagai pihak dengan klaim yang berbeda-beda.
lahan yang dieksekusi di pasar indralaya ini merupakan lokasi strategis bagi para pedagang yang telah mengais rezeki selama bertahun-tahun.
pemindahan dan penggusuran tentu saja menimbulkan ketidakpastian bagi mereka, yang sebagian besar adalah emak-emak yang menggantungkan hidupnya dari hasil berdagang di kios-kios tersebut.
para pedagang yang tergusur kini harus mencari tempat baru untuk melanjutkan usaha mereka.
banyak dari mereka yang merasa tertekan dan kehilangan sumber penghasilan utama.
nurjanah dan rekan-rekannya kini harus berjuang mencari tempat alternatif untuk menjalankan bisnis mereka yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
masyarakat sekitar pasar indralaya pun menunjukkan simpati terhadap para pedagang yang tergusur.
mereka mengungkapkan keprihatinan atas tindakan eksekusi yang dinilai kurang berpihak kepada pedagang kecil.
banyak yang berharap ada solusi yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani sengketa lahan seperti ini.
pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap nasib para pedagang yang terdampak.
kebijakan relokasi yang adil dan pemberian kompensasi yang memadai menjadi harapan utama para pedagang agar mereka dapat kembali bangkit dan menjalankan usaha mereka dengan tenang.
kasus eksekusi lahan di pasar indralaya ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan bijaksana dalam menangani sengketa lahan agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.
pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi yang lebih tegas dan adil dalam penyelesaian sengketa tanah, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi warga yang telah lama menguasai dan memanfaatkan lahan untuk kelangsungan hidup mereka.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan