Tegas Namun Tetap Humanis !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 23 Jul 2024 - 20:27

Tambang sumur minyak ilegal yang terbakar menimbulkan kepulan asap tebal-Foto : Disway-

tegas namun tetap humanis !                            palembang, koranpalpos.com – upaya pihak kepolisian yang rutin menertibkan tambang sumur minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin (muba) guna menghindari hal-hal tidak diinginkan misalnya kebakaran dan lain-lain, ternyata masih saja kecolongan. 
terbukti, aktivitas tambang sumur minyak ilegal kembali dilakukan warga masyarakat.
akibatnya, kembali terjadi musibah ledakkan.
kali ini, ledakan terjadi di lokasi sumur minyak ilegal di sungai dawas parung dusun v desa srigunung kecamatan sungai lilin kabupaten musi muba. 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg selasa 23 juli 2024 : palembang dan mayoritas kota besar di indonesia cuaca berawan ! 
baca juga:mulai perbaiki jalan nasional yang rusak : pemerintah anggarkan apbn rp 6 miliar 
akibat kejadian ini, kembali timbulkan korban jiwa yakni 4  warga tewas atas peristiwa tersebut dengan kondisi luka bakar. 
bercermin pada kejadian tersebut, kapolda sumatera selatan, irjen pol rachmad a wibowo mengatakan, dirinya akan segera membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan pengeboran minyak secara ilegal guna meminimalkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
kapolda menambahkan, sebelumnya ada peristiwa ledakan di lokasi sumur minyak ilegal di sungai dawas parung dusun v desa srigunung kecamatan sungai lilin kabupaten musi banyuasin (muba) yang mengakibatkan empat orang tewas dan polda sumsel telah menyegel lokasi tersebut.
namun, pada minggu (21/7), ada sekelompok masyarakat membuka kembali pipa minyak di lokasi tersebut dan terjadi ledakan lagi dan menyebabkan satu orang tewas sehingga total korban tewas menjadi lima orang.
baca juga:proyek raksasa tol kapal betung ditarget rampung 2024 
baca juga:januari 2025 : mobil dan motor diwajibkan miliki asuransi !
oleh sebab itu, pihaknya bersama dengan semua pihak pemangku pemangku kepentingan melakukan persiapan pembentukan satgas pada rabu (24/7), dengan mengundang pihak-pihak terkait.
satgas yang dibentuk berasal dari polri, kementerian esdm, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, pemprov sumsel, skk migas, dan pihak terkait lainnya.
"satgas yang dibentuk ini untuk pencegahan terjadinya illegal drilling  mulai dari hulu sampai hilirnya," katanya.
sembari pembentukan satgas, katanya, polda sumsel juga akan melakukan penyelidikan terhadap pengeboran minyak secara ilegal (illegal drilling) itu untuk pengungkapan hingga hilirnya, dengan membentuk tim untuk menyelidiki pihak yang diuntungkan dari hasil kegiatan tersebut.
baca juga:sumsel terima apresiasi proyek strategis nasional
baca juga:kumuh dan tak layak huni !
kemudian, penyebab maraknya aktivitas pengeboran ilegal itu disebabkan adanya permintaan dengan harga yang tinggi sehingga membuat masyarakat melakukan kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
selain itu lanjut kapolda, untuk penanganan dan operasi pengeboran ilegal membutuhkan biaya besar.
sedangkan, personel yang ada tidak mencukupi untuk melakukan penindakan.
"terkait dengan rencana legalisasi sumur-sumur minyak ilegal juga jauh sekali dari harapan. lingkungan hidup tidak terawat, lingkungan rusak. seperti di insiden di sungai dawas, berdasarkan pantauan kami dampak dari illegal drilling itu sangat merusak lingkungan, lumpurnya sampai ke lutut, namun lumpur itu bukan air tapi minyak," kata rachmad.
sedangkan, j gubenrur sumsel elen setiadi menambahkan ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dengan kapolda sumsel.
baca juga:rangkuman peristiwa kemarin : dari het minyakita hingga jatuhnya helikopter akibat terlilit tali layangan ! 
baca juga:visi dan misi menentukan elektabilitas ! 
salah satunya soal kondisi terkini di muba dan soal pengeboran minyak secara ilegal.
"secara teknis kami akan membahas hal ini dengan pihak-pihak terkait. ada juga usulan-usulan teknis dan nantinya akan mengundang kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
kepala perwkailan skk migas sumbagsel anggono mahendrawan mengatakan negara dirugikan akibat pengeboran minyak secara ilegal yang terjadi.
namun, pihaknya tidak berbuat namun penanganan lingkungan dilakukan oleh skk migas.
ia menjelaskan jumlah sumur minyak ilegal di muba sebanyak 7.700 sumur.
namun, jumlah itu yang memiliki titik koordinat, namun yang ditemukan dampak lingkungan di luar dari jumlah yang memiliki titik koordinat tersebut.
"dampak lingkungannya saya kaget melihatnya, sangat masif rusaknya. biaya kerugiannya sangat besar. dalam jangka pendek masyarakat tentu mendapatkan keuntungan, akan tetapi dampaknya kerusakan lingkungan semua masyarakat merasakan," jelasnya.
sementara itu, praktisi hukum, sulyaden sh, angkat bicara terkait ledakan yang menyebabkan jatuhnya korban nyawa tersebut.
dia menyatakan keprihatinan atas masih maraknya kegiatan tambang minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin.
pasca-serangkaian insiden seperti kebakaran dan pencemaran lingkungan, sulyaden menekankan pentingnya perhatian dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pertamina, serta kementerian terkait seperti sumber daya alam dan mineral serta lingkungan hidup.
"situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik provinsi maupun pemkab muba, untuk menghindari dampak buruk yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan," ujar sulyaden dalam tanggapannya.
menurutnya, upaya penegakan hukum pidana tidaklah cukup untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.
lebih lanjut, sulyaden mengungkapkan perlunya regulasi yang jelas dari pemerintah dan pihak terkait agar kegiatan tambang ilegal ini dapat diatur dengan bijaksanalah.
"kami tidak menyalahkan masyarakat yang mencari mata pencaharian dari tambang ini, namun perlu ada pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya aman namun juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara," tegasnya.
polda sumatera selatan (sumsel) sendiri akan membentuk satgas khusus untuk menyelidiki dan menangani masalah tambang ilegal di daerah ini, menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan hari ini.
langkah ini diharapkan dapat membawa solusi konkret dalam menanggulangi kegiatan ilegal yang potensial merugikan banyak pihak. 
terpisah ketua komisi i dprd sumsel, h antoni yuzar sh m hum mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah itu memang perlu namun tidak harus normatif. 
"pendekatan secara naluri, dan kemanusiaan juga perlu dipertimbangkan. karena kalau kita pandang dari sudut penegakan hukum saja, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang kecimpung di bidang penambangan itu," ujar antoni.
oleh sebab itu lanjut politisi pkb ini, dirinya meminta pemerintah hadir dan mencarikan solusi yang terbaik.
dimana hasil bumi bisa ditambang dengan aman dan benar, tetapi masyarakat tetap bisa mencari makan ditempat itu.
"kalau perlu, pemerintah memfasilitasi penambang rakyat dengan pertamina atau perusahaan minyak lainnya yang telah mengantongi izin. agar masyarakat ini tidak lagi jadi penambang ilegal," katanya.
antoni jiga sangat yakin kalau masyarakat sebetulnya ingin melegalkan usaha mereka. akan tetapi, mereka tidak faham caranya.
"saya yakin masyarakat mau melegalkan, tetapi mereka tidak faham cara membuat izinnya. apalagi dinegara ini, kepengurusan izin cenderung berbelit-belit," imbuhnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan