Kualitas Pilkada Tentukan Kualitas Pemimpin Indonesia

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa kualitas kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) akan sangat menentukan kualitas dari pemimpin Indonesia.

"Kualitas pilkada akan sangat menentukan kualitas pemimpin Indonesia, baik di level daerah maupun pusat," kata Mardani Ali Sera dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk Aspirasi Parlemen untuk Pilkada Serentak Berkualitas melalui sambungan virtual di Jakarta, Kamis.

Mardani lantas memaparkan empat persyaratan agar pilkada mampu menghasilkan para pemimpin berkualitas di Tanah Air.

Pertama, adanya partisipasi publik. Partisipasi publik ini, menurut dia, menentukan orang-orang baik yang akan terseleksi.

BACA JUGA:Golkar Keluarkan SK Dukung Paslon Maju Pilkada di 10 Provinsi : Sumsel Belum !

BACA JUGA: Survei LSI : Ratu Dewa-Prima Salam Paling Diunggulkan dalam Pilkada Palembang !

"Kalau tidak ada partisipasi paling-paling kelompok-kelompok tertentu yang NPWP, nomor piro wani piro (yang terpilih). Akan tetapi, kalau ada partisipasi publik yang baik, money politics dan intimidasi tidak akan mampu bertahan karena setiap orang punya hak masing-masing," ujarnya.

Kedua, adanya regulasi yang adil dan memberikan kesempatan bagi semua. Menurut dia, hal tersebut akan sangat ditentukan oleh peran penyelenggara pemilu, media, dan civil society.

"Ayo kita kawal PKPU, perbawaslu, dan netralitas ASN, TNI, dan Polri agar ada regulasi yang membumi dan terlaksana di lapangan, jangan cuma di atas kertas," ucapnya.

Ketiga, transparansi. Dia menyebut transparansi dibutuhkan bagi para calon kepala daerah untuk dapat menunjukkan kapasitas, integritas, dan rekam jejaknya.

BACA JUGA:Tingkatkan Produksi Industri di Sumsel dengan SIH

BACA JUGA:6 Tahun LRT Sumsel, Tumbuh Sebagai Transportasi Modern yang Membangun Budaya Kembali ke Angkutan Umum

"Dengan transparansi, kita bisa lihat bukan cuma saya anak siapa, saya dari partai mana, tetapi Anda layak atau tidak," tuturnya.

Keempat, mengikutsertakan amanat konstitusi dalam peta jalan yang dicanangkan calon kepala daerah.