Tingkatkan SDM, Dinas PP & PA Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak

Reporter: Fahrozi |

Editor: Maryati |

Senin , 08 Jul 2024 - 19:04

Dinas PP & PA Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Kabupaten Muara Enim di Hotel The Melio Muara Enim.-Foto : Fahrozi-

tingkatkan sdm, dinas pp & pa gelar pelatihan konvensi hak anak                            muaraenim, koranpalpos.com - untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman tentang konvensi hak anak secara utuh kepada para peserta mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi konvensi hak anak (kha), dinas pp & pa gelar pelatihan konvensi hak anak (kha) di kabupaten muara enim di hotel the melio muara enim, senin 8 juli 2024.
kegiatan dibuka oleh bupati muara enim yang diwakili oleh asisten pemerintahan dan kesra kabupaten muara enim ir h mat kasrun msi, kepala dinas pp & pa kabupaten muara enim, forkopimda kabupaten muara enim, kepala perangkat daerah, ketua organisasi wanita dan 65 peserta pelatihan konvensi hak anak (kha) kabupaten muara enim. 
sedangkan narasumber yakni nanang abdul chanan ssos  dari pembina yayasan plato, dan muhammad jailani s.sos ma sebagai tenaga ahli hak anak child rights resou center.
asisten pemerintahan dan kesra kabupaten muara enim ir h mat kasrun msi mengatakan bahwa konvensi hak anak (kha) adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara yang mengatur tentang hak anak.
baca juga:pks resmi dukung yoppy dan rustam di pilkada lubuklinggau
baca juga:terperangkap di jaring ikan, seekor buaya buat heboh warga kecamatan muara kelingi
kha mencerminkan hak dasar anak diantaranya hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan ekploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.
konvensi hak anak disahkan oleh pbb pada tahun 1989, lanjut mat kasrun, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia. 
sampai saat ini kha telah diratifikasi oleh seluruh negara didunia kecuali amerika serikat. 
pemerintah indonesia meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990 melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak indonesia.
baca juga:menyusul ditahannya amzar kristopa : pemkab tunjuk plt kadisperindag oku
baca juga:jalan pusar diperbaiki pakai dana aspirasi dprd provinsi sumsel
ratifikasi konvensi hak anak di indonesia mendorong lahirnya peraturan dan kebijakan untuk menjamin dan mengatur upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. 
di antaranya, pemerintah menerbitkan undangundang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
selain itu juga pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (kla).
"untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak serta mendorong terwujudnya kabupaten layak anak (kla), diperlukan adanya pemahaman tentang kha secara utuh bagi sumber daya manusia penyedia layanan, karena setiap sumber daya manusia dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang persoalan anak, agar bisa memberikan ruang untuk anak, memberikan keselamatan, keamanan, kenyamananserta fasilitas sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal," ujarnya.
baca juga:perumda pasar oku kurangi pegawai besar-besaran : tunggu tanggal mainnya !
baca juga:diduga konsleting listrik : tiga rumah di muaraenim tinggal puing !
masih dikatakan mat kasrun, bahwa pelatihan ini dilaksanakan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan memahami konvensi hak anak secara utuh sehingga dapat mengembangkan kebijakan dan langkah strategis dalam implementasi konvensi hak anak, dimana pelatihan kha merupakan salah satu tolok ukur dalam evaluasi kla. 
pelatihan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah kabupaten muara enim dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak serta implementasi kabupaten muara enim menuju kabupaten layak anak. 
"alhamdulillah kabupaten muara enim sejak tahun 2022 telah mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak dengan predikat nindya, dan diharapkan untuk tahun kedepannya bisa meningkat lagi menjadi predikat utama," pungkasnya.
sementara itu ketua panitia hj reni anggraini se mm yang juga menjabat sebagai kabid penuhan hak anak dinas pp dan pa mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan pelatihan konvensi hak anak tahun 2024 bertujuan untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman tentang konvensi hak anak secara utuh kepada para peserta mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi konvensi hak anak (kha). 
baca juga:elman imbau kades prioritaskan 3 program utama 
baca juga:bangun wajah kota pangkalan balai : pj. bupati banyuasin audiensi dengan pertagas !
adapun peserta pelatihan konvensi hak anak di kabupaten muara enim tahun 2024 berjumlah 65 orang yang terdiri dari instansi vertikal, opd, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, paud, penyelenggara pada lpks, pupaga, pengelola bkb dan bkr, pengurus rumah ibadah ramah anak, pengelola pusat kreativitas anak, pengelola pondok pesantren dan panti asuhan, serta forum anak di kabupaten muara enim. 
kegiatan pelatihan konvensi hak anak di kabupaten muara enim dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 8 - 10 juli 2024 di hotel the melio muara enim.(ozi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan