Mereka menganggap bahwa alokasi dana untuk studi banding ini tidak tepat, terutama ketika banyak desa masih membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih bijaksana dalam mengalokasikan dana desa.
Mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
“Kami berharap pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. Setiap pengeluaran harus jelas tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar seorang warga.
Studi banding sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemimpin desa.
Namun, jika tidak direncanakan dan dievaluasi dengan baik, kegiatan ini bisa menjadi pemborosan anggaran yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan studi banding ke Bali yang diikuti oleh seluruh Kades se-Kabupaten OKU Timur memicu polemik dan sorotan dari berbagai kalangan.
Biaya yang besar dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana menjadi salah satu isu utama.
Masyarakat berharap ada evaluasi menyeluruh dan transparansi dalam penggunaan dana desa agar program semacam ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemerintah daerah perlu lebih bijaksana dalam mengalokasikan dana desa dan memastikan setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas dan dapat diimplementasikan untuk kemajuan desa.***