Meningkatkan akses terhadap layanan dukungan keluarga, seperti konseling pernikahan dan terapi keluarga, dapat membantu pasangan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama pernikahan.
3. Edukasi
Pendidikan tentang pentingnya hubungan yang sehat dan pengelolaan konflik dapat diberikan di sekolah-sekolah dan komunitas, meningkatkan kesadaran dan keterampilan individu dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis.
4. Kebijakan Pemerintah
Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk cuti parental yang lebih baik, dukungan keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan program keseimbangan kerja-hidup.
Angka perceraian di Indonesia yang mencapai 463.654 kasus pada tahun 2023 merupakan cerminan dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga di seluruh negeri.
Sementara faktor ekonomi, sosial, dan budaya memainkan peran penting dalam meningkatnya angka perceraian, upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan individu diperlukan untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka perceraian di masa depan.
Dengan adanya data yang komprehensif dan analisis yang mendalam, diharapkan berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi isu ini dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. ***