PALEMBANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja tahun 2023, asesmen kinerja dan pendampingan penyusunan standar pelayanan satuan kerja.
Plh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel/Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto di Palembang, Kamis, mengatakan rakor tersebut dimaksudkan untuk menggali segala hambatan kinerja di tahun lalu, guna memaksimalkan capaian dan target di tahun 2024.
Sementara kegiatan penyusunan standar pelayanan yang diikuti para operator pelayanan publik bertujuan untuk mengevaluasi standar pelayanan pada seluruh satuan kerja.
“Saya juga menekankan semua satker untuk menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur bagi pengguna layanan,” tegasnya.
BACA JUGA:Kilang Pertamina Internasional Gelar Pekan Kampanye K3
BACA JUGA:1.579 Tiket Sudah Terjual untuk Mudik Lebaran 2024
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas kantor wilayah, para kepala UPT pemasyarakatan/imigrasi di lingkungan Kanwil Sumsel dan para operator pelayanan.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti menambahkan tema rakor 2024 ini yakni 'Kanwil Sumsel Semakin Berkinerja'.
Adapun pokok materi yang dievaluasi, lanjutnya, mencakup realisasi anggaran, capaian IKPA dan SMART 2023, standar pelayanan publik berbasis HAM, serta bagaimana pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada 15 UPT berkinerja terbaik selama tahun 2023 dengan lima kategori penilaian.
BACA JUGA:Perluas Layanan M-paspor dan e-Paspor
BACA JUGA:Jamin Stok Pupuk untuk Musim Tanam Pertama
Rangkaian rakor diisi dengan diskusi panel dari berbagai narasumber yakni Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
Kepala BKN Perwakilan Sumatera Selatan, serta dari internal Kemenkumham di antaranya Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan/Reformasi Birokrasi, Biro Humas Hukum dan Kerja sama, Biro Pengelolaan BMN dan UKPBJ sebagai nara sumber, ujar Rahmi.(ant)