“Orang kini lebih mudah percaya pada sesuatu karena viral, bukan karena benar. Ini tantangan besar, terutama bagi pejabat publik, karena setiap unggahan mereka sering ditafsirkan sebagai sikap resmi,” tambahnya.
Asrorun mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam menjaga etika bermedia sosial tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau pejabat, melainkan juga masyarakat umum sebagai pengguna.
Ia menilai bahwa literasi digital serta kemampuan memilah informasi menjadi kunci untuk mengatasi penyebaran hoaks.
BACA JUGA:Mendagri Dorong Kinerja Kepala Daerah
BACA JUGA:Prabowo Resmikan Smartboard untuk Sekolah
“Ini kerja bersama. Pemerintah memang membuat regulasi, platform mengatur ekosistemnya, tetapi pengguna adalah garda terdepan. Tanpa rasa tanggung jawab dari pengguna, aturan apa pun akan sulit berjalan,” tutupnya. (ant)