Ferry menambahkan, seleksi jabatan strategis di BUMD seringkali menjadi arena tawar-menawar politik lokal, di mana perubahan kepemimpinan daerah membawa "selera politik" baru.
Yang diuji bisa jadi bukan kompetensi teknis, tapi kesesuaian arah politik. Dan arah itu, kita semua tahu, kadang tidak ditentukan oleh kompas profesional, tapi oleh arah angin kekuasaan,” kata dia.
Meskipun Pansel menyatakan keputusannya mutlak, publik kini menuntut pertanggungjawaban terbuka: di mana letak transparansi seleksi, jika direktur aktif yang masih sah menjabat justru tersingkir tanpa alasan yang dapat diverifikasi?.
Kisruh ini menyoroti kembali problem klasik BUMD di Indonesia, di mana profesionalisme sering kali harus tunduk pada dinamika politik lokal.
Kategori :