DPR Minta Data Capres Dibuka untuk Publik

Kendati demikian, langkah KPU ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk DPR. Menurut Dede Yusuf, prinsip demokrasi menuntut adanya akuntabilitas penuh dari calon pemimpin, sehingga transparansi harus dikedepankan.

“Rakyat memiliki hak untuk tahu siapa sosok yang akan mereka pilih, karena presiden bukan hanya simbol, melainkan pemegang mandat besar dari rakyat,” tegasnya.

Kontroversi mengenai keterbukaan data ini diprediksi akan terus menjadi perdebatan di tengah persiapan pemilihan presiden mendatang. Publik pun menanti apakah KPU akan meninjau kembali kebijakan tersebut atau tetap mempertahankan aturan yang telah ditetapkan. (ant)