"Saya ke barisan polisi supaya lebih aman, ya sudah saya mau 'motret-motret' ternyata pas itu ada oknum 'mukulin' masyarakat, saya juga langsung dipukul tiba-tiba," kata Bayu.
Bayu menduga dia dipukuli karena memotret salah satu oknum yang tengah menganiaya massa pendemo. Bayu pun mendapat pukulan di kepala dan tangan.
"Peristiwa pemukulannya persis di bawah JPO di depan gedung DPR," jelas dia.
Bayu pun melindungi kepalanya dengan kamera agar tidak terkena pukulan dari oknum aparat tersebut.
Alhasil, beberapa kameranya pun rusak dan dia mengalami luka memar.
Bayu sendiri merasa heran lantaran menjadi sasaran pemukulan aparat. Pasalnya, dia sudah merasa mengenakan atribut peliputan yang lengkap.
"Saya sudah bilang kalau saya media, saya bawa dua kamera, masak tidak melihat ? Terus saya pakai helm pers tulisannya besar 'ANTARA'," kata Bayu.
Bayu pun akhirnya meninggalkan lokasi liputan untuk mencari tempat lebih aman.
Selain itu, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI dan petugas dipastikan humanis dalam mengawal aksi tersebut.
"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin (25/08/2025).
Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik.
Petugas yang berjaga sebanyak 1.250 personel, baik dari TNI, Polri maupun petugas Pemda DKI Jakarta.
Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa penggunaan senjata api oleh personel yang bertugas.
Susatyo mengatakan bahwa sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh perwira yang terlibat lebih dahulu mengikuti "Tactical Wall Game" (TWG) dan apel gabungan.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait peta kerawanan dan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan secara humanis.
Kepolisian juga mengimbau agar seluruh peserta demo agar menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum atau menutup akses lalu lintas.