Oleh karena itu, regulasi yang disusun harus mampu mencakup berbagai aspek, baik pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Regulasi ini nantinya tidak hanya mengatur penanganan bencana ketika terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi sejak dini. Dengan begitu, risiko kerugian dapat diminimalisir dan masyarakat lebih terlindungi,” jelas H Arlan.
Walikota menegaskan bahwa regulasi yang dihasilkan dari FGD ini harus bisa menjadi acuan teknis bagi seluruh perangkat daerah, aparat, hingga masyarakat. Tidak hanya berlaku di ruang rapat atau dokumen formal, aturan tersebut harus benar-benar hidup di lapangan.
“Kami ingin membangun sistem yang berkelanjutan, bukan hanya reaktif. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada seluruh warga Prabumulih,” ujar Arlan menekankan.
Suami Hj Linda Apriana ini menambahkan, dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan langkah adalah kunci.
Oleh sebab itu, regulasi harus mampu mengatur mekanisme koordinasi lintas sektor, alur komunikasi, hingga standar operasional yang jelas. Dengan begitu, setiap pihak yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang terukur.
Salah satu poin penting yang digarisbawahi Walikota adalah sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Regulasi yang disusun di tingkat daerah harus selaras dengan kebijakan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan aturan.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat sangat penting. Kita ingin regulasi yang dibuat bukan hanya sesuai kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan kerangka hukum nasional, sehingga implementasinya lebih efektif,” terang H Arlan.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kementerian terkait memiliki payung hukum dan pedoman umum yang bisa menjadi acuan bagi daerah. Namun, setiap daerah juga perlu menyesuaikan aturan dengan kondisi geografis, sosial, dan potensi risiko masing-masing wilayah.
Selain pemerintah daerah dan pusat, peran serta masyarakat juga dinilai sangat penting dalam penanggulangan bencana. Walikota menegaskan bahwa regulasi yang disusun nantinya harus memuat aspek pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
“Masyarakat adalah garda terdepan dalam menghadapi bencana. Dengan regulasi ini, kita ingin memastikan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang memadai untuk bisa berperan aktif,” kata Arlan.
FGD yang digelar Pemkot Prabumulih tersebut menghadirkan narasumber dari Institut Teknologi Sumatera (Itera), yakni Dr. Raden Putra ST MT, seorang pakar kebencanaan yang dikenal memiliki pengalaman luas di bidang perencanaan mitigasi dan sistem tata kelola penanggulangan bencana.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt. Kepala BPBD Kota Prabumulih, sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, hingga para pemangku kepentingan terkait. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merancang regulasi yang mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. (abu)