JAKARTA - Anggota MPR RI yang juga anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengajak krisis beras oplosan yang mencuat beberapa waktu belakangan tidak hanya dilihat sebagai sekedar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional.
Menurut dia, polemik itu membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat.
"Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya kita memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat," kata Johan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
BACA JUGA:Isu Tak Disalami Gibran, AHY: “Nggak Ada Masalah”
Dia menilai struktur industri penggilingan padi Indonesia mengidap penyakit kronis dengan terjadi ketimpangan ekstrem, di mana 161.401 penggilingan kecil yang merupakan 95,1 persen dari total unit hanya menguasai 40-45 persen kapasitas pemrosesan.
Sementara itu, kata dia, segelintir penggilingan besar yang jumlahnya tak lebih dari lima persen menguasai mayoritas akses pasar premium dan distribusi.
"Paradoks ini mencerminkan distorsi ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun," ujarnya.
BACA JUGA:Bapisus Bantah Agrinas Tak Didukung Stakeholder
BACA JUGA:Verifikasi SPPG dan Perketat SOP
Dia pun memandang kondisi tersebut bukan terjadi secara alamiah, melainkan diakibatkan oleh kebijakan yang cenderung berpihak pada pemodal besar, misalnya syarat modal minimal Rp2,5 miliar untuk perizinan usaha pertanian.
Selain itu, lanjut dia, aturan harga eceran tertinggi (HET) yang menekan margin, akses terbatas ke Bulog dan jaringan ritel modern, hingga sistem sertifikasi kualitas yang mahal membuat penggilingan rakyat sulit menembus pasar premium.
“Ironisnya, justru penggilingan besar ini yang terlibat dalam skandal beras oplosan,” ucapnya.Dia mengatakan kondisi tersebut tak pelak memunculkan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat, seperti 10 dari 23 penggilingan rakyat di Karawang, Jawa Barat, terpaksa tutup karena tak mampu bersaing.
BACA JUGA:Bapisus Bantah Agrinas Tak Didukung Stakeholder
BACA JUGA:Verifikasi SPPG dan Perketat SOP