Feri menekankan pentingnya penyelesaian secara musyawarah, tanpa harus membawa perkara ini ke ranah pengadilan hubungan industrial.
“Kami mengundang kedua belah pihak untuk mendengarkan langsung keluhan dan tanggapan masing-masing. Namun memang belum ditemukan solusi yang memuaskan. Oleh karena itu, kami menyepakati akan dilakukan musyawarah lanjutan di kantor Disnaker Kota Prabumulih,” jelas Feri.
Lebih lanjut Feri mengatakan bahwa Disnaker Kota Prabumulih dan pengawas ketenagakerjaan dari Disnaker Provinsi Sumsel akan dilibatkan secara aktif dalam musyawarah lanjutan tersebut. Harapannya, kedua belah pihak dapat menemukan titik temu agar tidak ada yang merasa dirugikan.
“Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus ke pengadilan? Kami harap pihak PT dan mantan pekerja bisa mencapai kesepakatan damai. Tentu ini juga akan kami kawal dan pantau terus,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, Ali Bintoro menyatakan bahwa pihak PT MMU bersikap terbuka terhadap semua solusi yang rasional dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Namun, ia juga menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan berdasarkan klaim yang tidak didukung bukti hukum yang sah.
“Saya mewakili pihak PT berusaha mencari jalan keluar terbaik, dengan tidak mengatakan kita sebagai pembenar pemenang, tapi kita memberikan edukasi bahwa segala sesuatunya harus berproses itu saja,” tuturnya.
Ali juga menegaskan bahwa pihak perusahaan saat ini menunggu penawaran dari mantan karyawan sebagai bentuk itikad baik dalam proses penyelesaian ini. “Kalau saya menunggu penawaran dari mereka kan belum tahu, sedangkan itu semuakan tidak terbukti. Bukti-buktinya tidak ada, kalau secara normatif sudah tidak bisa diganggu gugat mungkin di bawah itu kita bisa bicara baik-baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Edi yang mewakili mantan karyawan menyatakan bahwa mereka siap mengikuti proses musyawarah sebagaimana diharapkan DPRD dan Disnaker. Namun, mereka tetap pada tuntutan agar hak-hak pekerja selama bertahun-tahun tidak diabaikan begitu saja.
“Kami hanya menuntut hak kami. Tidak lebih. Kalau memang musyawarah jadi jalan keluarnya, kami siap,” ujarnya singkat.
Menurut data yang dihimpun, keenam mantan karyawan yang terlibat dalam kasus ini merupakan bagian dari tim sekuriti PT MMU yang telah bekerja selama beberapa tahun terakhir. Mereka mengklaim bahwa selama masa kerja, mereka kerap bekerja hingga 12 jam sehari namun hanya dibayar untuk 8 jam kerja. Klaim ini menjadi inti persoalan yang mereka bawa ke DPRD dan Disnaker.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Prabumulih, H Sanjay Yunus SH MH, yang hadir dalam rapat mediasi tersebut juga memberikan tanggapan. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi musyawarah lanjutan dan memberikan arahan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persoalan ini tanpa konflik berkepanjangan.
“Kami dari Disnaker akan mengawasi proses musyawarah yang akan dilakukan. Diharapkan ada solusi yang adil dan bisa diterima bersama,” kata Sanjay. (abu)