Sejumlah jemaah bahkan mengeluhkan kurangnya pendampingan saat mobilisasi dari Muzdalifah ke Mina, yang merupakan salah satu titik rawan kelelahan dan tersesat.
“Petugas kelihatan kurang aktif memberi arahan. Banyak jemaah akhirnya jalan kaki jauh karena tidak difasilitasi kendaraan atau tidak tahu harus ke mana. Ini harus jadi bahan evaluasi serius,” katanya.
Selain itu, setelah rangkaian utama haji selesai, banyak petugas yang tidak lagi optimal dalam membantu pengadaan makanan dan logistik jemaah, padahal kebutuhan tersebut tetap penting hingga kepulangan.
BACA JUGA:Wamendagri : Kebijakan Rapat di Hotel Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah
BACA JUGA:Gara-gara Postingan Apresiasi ke Alumninya, SMK PGRI Lubuklinggau Jadi Sorotan Nasional
Satori dengan tegas mendorong agar pemerintah mengadopsi sistem merit dalam proses seleksi petugas haji, yaitu sistem yang mengutamakan kemampuan, pengalaman, dan integritas, bukan semata berdasarkan kedekatan institusional atau titipan.
“Kalau memang ke depan penyelenggaraan haji akan dialihkan ke Badan Pengelola Haji (BP Haji), maka reformasi besar dalam tata kelola SDM petugas harus dilakukan dari sekarang. Kita butuh petugas yang andal, bukan sekadar lulus seleksi administratif,” katanya.
Ia menegaskan, meritokrasi adalah kunci untuk membentuk tim petugas yang mampu bekerja secara profesional, disiplin, dan berorientasi pelayanan.
BACA JUGA:Komisi XI DPR : Putusan Menteri ESDM Sudah Tepat
BACA JUGA:Tak Membahas Reshuffle Kabinet
Pemerintah perlu membuat standar kompetensi nasional bagi petugas haji, termasuk uji bahasa, pelatihan pertolongan pertama, manajemen darurat, dan etika pelayanan.
Bagi DPR, kata Satori, pelayanan terhadap jemaah adalah indikator utama keberhasilan penyelenggaraan haji. Kualitas petugas sangat menentukan kenyamanan dan keamanan jemaah, terutama yang berusia lanjut, memiliki keterbatasan fisik, atau belum familiar dengan situasi di Arab Saudi.
“Setiap tahun kita kirim ratusan ribu jemaah, termasuk lansia dan orang sakit. Kalau petugasnya tidak siap, mereka yang paling dirugikan. Ini soal tanggung jawab moral dan negara. Jangan lagi kita ulangi kesalahan tahun ini,” tandasnya. (ant)