DI tengah jadwalnya yang super padat. Wakil Ketua DPRD Sumsel, yang juga anggota Dapil VI DPRD Sumsel, HM. Giri Ramanda N Kiemas tetap meluangkan waktu untuk turun ke lapangan, mendengarkan secara langsung persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
Seperti halnya saat reses tahap III yang berlangsung dari tanggal 15-22 Oktober 2023 ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel tersebut mengunjungi sejumlah desa dan kelurahan yang ada di wilayah dapil VI meliputi, Kabupataen Muaraenim, PALI dan Kota Prabumulih.
Ditemui usai reses, HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, untuk kali ini dia berdialog dengan camat dan perangkatnya, kades dan perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu pengajian dan karang taruna, yang ada di wilayah Dapil VI.
BACA JUGA:Reses Tahap III, Warga di Wilayah Dapil VI Ngadu ke Lia Anggraini
Beberapa kecamatan yang dikunjungi Giri di antaranya Kecamatan Gelumbang, dilanjutkan Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Muara Belida dan Kecamatan Belida Darat.
Di Kecamatan Gelumbang, warga minta pemerintah menjaga kualitas jalan penghubung provinsi, mulai dari daerah Gelumbang hingga ke perbatasan OI.
“Menurut warga, di wilayah itu terdapat jembatan yang kondisinya memprihatinkan. Dan dijalan itu juga ada beberapa ruas jalan yang menjadi langganan banjir, sehingga mereka minta dibangunkan gorong-gorong di kiri dan kanan jalan,” ujar Giri.
BACA JUGA:Lia Anggaraini Serap Aspirasi Warga di Dapil VI
Kondisi yang sama juga terjadi di jalan provinsi dari Lembak sampai batas Modong PALI.
Di sini banyak jalan yang rusak, sehingga butuh perbaikan.
“Di beberapa titik juga terdapat ruas jalan yang menjadi langganan banjir, karena gorong gorong yang ada tidak berfungsi maksimal,” katanya.
Sedangkan saat pertemuan dengan warga Lembak, aspirasi yang mereka sampaikan berkaitan dengan pemeratan bantuan peralatan memasak kerupuk/kemplang.
BACA JUGA:Dapil V Perjuangkan Pembangunan Jembatan Gantung dan Talud di OKU
Aspirasi lain yang dikeluhkan hampir semua masyarakat di sejumlah kecamatan adalah, soal larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Mereka meminta pemerintah memberikan solusi, agar bisa membuka lahan tanpa membakar.