Di satu sisi, mereka menerima tekanan dari masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menjaga ekosistem.
BACA JUGA:Layanan Bus Tidak Sesuai Kesepakatan
BACA JUGA:Prabowo Yakin RI Jadi Solusi Pangan
Namun di sisi lain, mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk mencabut izin atau menghentikan operasi tambang, karena semuanya dikendalikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Pemerintah daerah menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut nasib daerahnya sendiri. Ini ketimpangan struktural yang mesti dibenahi," ujarnya.
Menanggapi polemik yang mengemuka, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengambil langkah awal dengan menghentikan sementara aktivitas tambang PT GAG Nikel di wilayah Raja Ampat.
Keputusan itu diambil setelah munculnya desakan dari publik dan masifnya sorotan media terhadap potensi kerusakan ekosistem di wilayah perairan tersebut.
“Kami untuk sementara hentikan operasinya sampai verifikasi lapangan selesai dilakukan,” kata Bahlil dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/6).
Namun, Paul menilai langkah penghentian sementara belum cukup.
Ia meminta Presiden turun langsung dan mengevaluasi ulang seluruh skema perizinan tambang di wilayah konservasi, termasuk meninjau kemungkinan moratorium pertambangan di seluruh kawasan pulau kecil.
Raja Ampat merupakan salah satu wilayah paling strategis secara ekologi di Indonesia.
Kawasan ini bukan hanya rumah bagi 75% spesies karang dunia dan ribuan spesies laut, tetapi juga tumpuan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata bahari dan perikanan berkelanjutan.
“Jika tambang dibiarkan, maka bukan hanya terumbu karang dan ikan yang punah, tetapi juga identitas budaya dan kedaulatan pangan masyarakat pesisir,” tegas Paul.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang baru saja dilantik, arah pembangunan nasional dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, terutama di kawasan timur Indonesia yang selama ini dinilai rentan menjadi korban eksploitasi sumber daya.(ant)