"Jika ingin BKB menjadi destinasi wisata kelas nasional, maka pengelolaannya harus modern dan berbasis teknologi. Sistem parkir elektronik, CCTV, dan pengawasan ketat akan membantu menciptakan kawasan yang lebih aman dan nyaman," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sendiri, rencananya akan mengupayakan pengajuan pengelolaan penuh kawasan ikonik Benteng Kuto Besak (BKB) guna meningkatkan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kerakyatan.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat identitas sejarah kota serta mendukung pelaku usaha lokal.
Wali Kota Palembang, Drs Ratu Dewa, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merealisasikan pengajuan tersebut. Rencana ini juga mendapat dukungan penuh dari para penggiat seni dan budaya di Palembang.
“Akan kami upayakan untuk segera diusulkan pengelolaan sepenuhnya Benteng Kuto Besak oleh Pemkot Palembang,” ujar Dewa, usai resmi dilantik menjadi Walikota Palembang, belum lama ini.
Pengajuan pengelolaan ini akan dikirim langsung ke Presiden RI dan pihak terkait lainnya.
Selain meningkatkan nilai wisata dan budaya, kawasan BKB juga akan dikembangkan menjadi ruang edukasi sejarah serta pusat kajian pelestarian Kesultanan Palembang Darussalam.
“Selain pembangunan fisik, kami juga akan memperkuat pembangunan non-fisik seperti nilai budaya dan sejarah Kota Palembang yang harus tetap terjaga,” tambahnya.
Dewa menekankan bahwa pengelolaan BKB tidak hanya berorientasi pada pariwisata, seni, dan budaya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan menata ulang wisata di BKB dengan lebih baik, mulai dari fasilitas seperti parkir hingga peningkatan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Selain itu, kami juga akan memastikan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM lokal, semakin berkembang,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemkot Palembang berharap BKB semakin mengukuhkan diri sebagai ikon wisata kota yang tak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian rakyat.