"Saya sangat bergantung pada wisatawan. Kalau mereka merasa nyaman, pasti mereka akan betah dan kembali lagi. Harapannya, penataan ini tidak hanya sekadar wacana, tapi benar-benar diwujudkan," katanya.
BACA JUGA:Harus Ada Campur Tangan Pemerintah : Harga Bahan Pokok di Palembang Naik Jelang Ramadan !
BACA JUGA:4 Saksi Dugaan Korupsi Proyek Siring Diperiksa
Rian, salah seorang mahasiswa asal Palembang, Rian (23), menyoroti pentingnya sistem parkir yang lebih tertib.
Ia mengaku sering melihat wisatawan kebingungan karena tidak adanya tarif parkir yang jelas.
"Parkir di BKB itu kadang tidak terkendali. Harus ada sistem yang lebih transparan, misalnya parkir elektronik atau tarif resmi yang dipajang dengan jelas. Ini akan mengurangi keluhan dan memberi rasa aman bagi pengunjung," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Palembang Bangkit (FPB), Drs Idham Rianom, menyambut baik langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam menata keamanan dan kenyamanan kawasan Benteng Kuto Besak (BKB).
Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya tarik wisata serta mendukung target kunjungan lebih dari 2 juta wisatawan tahun ini.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Pemkot Palembang yang mulai fokus pada penataan kawasan wisata, khususnya di BKB. Ini adalah langkah yang sangat tepat, mengingat BKB merupakan ikon wisata yang menjadi wajah Kota Palembang di mata wisatawan," ujar Idham Rianom.
Menurutnya, selama ini banyak keluhan dari masyarakat terkait masalah keamanan dan kenyamanan di BKB, terutama mengenai pungutan parkir liar serta aktivitas pengamen yang tidak terkendali.
Oleh karena itu, FPB mendukung penuh langkah Pemkot dalam menertibkan kawasan tersebut.
"Keamanan dan kenyamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama. Parkir liar dan tarif yang tidak jelas harus segera ditertibkan. Selain itu, aktivitas pengamen perlu diatur agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Jika semua ini bisa dikelola dengan baik, maka BKB akan semakin menarik bagi wisatawan," tegasnya.
Idham juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sekitar dan pelaku usaha, dalam proses penataan.
Menurutnya, kebijakan ini akan lebih efektif jika ada koordinasi antara Pemkot, kepolisian, serta komunitas masyarakat setempat.
"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dengan langkah konkret. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga penting agar semua pihak bisa bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Pemkot Palembang mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan kawasan BKB, seperti sistem parkir elektronik dan penerapan pengawasan berbasis CCTV untuk meningkatkan keamanan.