KORANPALPOS.COM - Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menyatakan pelunasan janji kampanye setiap kepala daerah bisa berdampak pada terbangunnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Pelunasan janji politik oleh kepala daerah yang telah dilantik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan," kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/2).
Menurut dia bagi kepala daerah yang lahir dari hasil pemilihan harus berpandangan bahwa setiap janji yang dilontarkan selama masa kampanye telah menjadi kontrak sosial dengan masyarakat.
BACA JUGA:Bukti Prabowo Tak Segan Tertibkan Menterinya : Tanggapan PKB Soal Reshuffle Kabinet Bbukti
BACA JUGA:Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan
Lebih lanjut, kata dia, jika merujuk pada perspektif etika politik, janji kampanye merupakan tanggung jawab moril setiap kepala daerah.
Karenanya, sudah jadi sebuah kewajiban apabila kandidat memenangkan kontestasi pemilihan umum dan dilantik melakukan langkah pelunasan atas setiap janji yang diberikan kepada rakyat.
"Jika janji tersebut tidak direalisasikan, maka dapat menurunkan legitimasi pemerintah daerah dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan," ujarnya.
BACA JUGA: Minerba Berdampak Positif bagi Rakyat
BACA JUGA:Koalisi Permanen Untuk Memperjuangkan Kepentingan Bangsa
Bahkan, kata Andhyka, masyarakat tidak bisa disalahkan apabila nantinya memberikan suatu label tertentu kepada kepala daerah yang dianggap tidak mampu merealisasikan janjinya.
Janji politik yang tidak direalisasikan dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat.
"Dalam konteks pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas terhadap janji politik juga menjadi indikator utama kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance," tutur dia.
BACA JUGA:Kebijakan Tata Kelola LPG 3 Kg Penting agar Tepat Sasaran
BACA JUGA:Airlangga: Ini Kabinet yang Fokus