KORANPALPOS.COM - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memahami adanya aksi mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap" karena pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto masih berada pada tahap awal sehingga kebijakan yang dikeluarkan sering kali menimbulkan kejutan di masyarakat.
"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, reaksi semacam itu juga muncul di dalam birokrasi pemerintahan yang sedang menyesuaikan diri dengan kebijakan baru di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Salah satu kebijakan yang menimbulkan reaksi di masyarakat adalah efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
BACA JUGA:Ini Atensi Khusus untuk Kepala Daerah Dalam Retret
BACA JUGA:KSAD Instruksikan Jajaran TNI AD Sukseskan Program MBG
"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan, termasuk penghematan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan," ucapnya.
Akibat dari kebijakan ini, kata Muzani, banyak pihak yang belum terbiasa dengan pola pengelolaan anggaran yang lebih ketat, sehingga terjadi salah paham yang berujung pada sikap kontraproduktif di tengah masyarakat.
"Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahamkan," tutur Muzani.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk kebaikan jangka panjang.
BACA JUGA:DPR Minta Evaluasi Ulang IKN : Apresiasi Efisiensi Anggaran
BACA JUGA:PAN Siap Dukung Prabowo Keempat Kalinya di Pilpres 2029
Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi publik dalam pelaksanaan kebijakan.
"Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal. Seperti yang sudah disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya yang kalian semua sudah ketahui, bahwa rencana itu dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua," jelasnya.
Selain kebijakan efisiensi anggaran, beberapa kebijakan lain juga menjadi sorotan publik.