Hal ini memungkinkan pengawas pemilu yang memiliki karier dari tingkat bawah, seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk menjadi anggota Bawaslu pusat.
“Orang-orang yang berkarir dari bawah, dari panwascam, dari PPK, kemudian masuk ke Bawaslu, masuk ke kabupaten, masuk kemudian ke RI, itu yang menjadi hal yang menarik untuk kemudian menjadi satu keunikan dari penyelenggara pemilu Indonesia,” ucap Bagja.
Menurut Bagja, sistem ini juga dapat memastikan adanya kesinambungan dalam kualitas pengawasan pemilu di setiap level, mulai dari daerah hingga pusat.
BACA JUGA:Masyarakat Lakukan Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024
BACA JUGA:Bahlil : Tujuan Negara tak Hanya Demokrasi
Keberlanjutan karier bagi anggota Bawaslu juga berpotensi menciptakan pengawasan yang lebih objektif dan profesional.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, juga menekankan pentingnya eksistensi Bawaslu dalam membangun kesadaran politik yang baik di masyarakat.
Dalam pembukaan Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu di Badung, Bali, pada Sabtu (21/12), Lolly mengungkapkan bahwa kesadaran politik tidak dapat dibangun secara instan dan membutuhkan proses yang panjang.
BACA JUGA:KPU : Pelantikan Kepala Daerah Ideal Dilaksanakan 13 Maret 2025 !
BACA JUGA:Wahyu Sanjaya Serap Aspirasi Pembangunan di Bumi Serasan Sekundang
“Orang sering lupa, beras pun tidak ujug-ujug ada, ditanam menjadi beras. Beras saja prosesnya panjang, tanahnya disiapkan dulu, dicangkul dulu. Sudah tanahnya bagus, baru ditanami. Sudah ditanami saja, perlu dirawat biar enggak dimakan hama, perlu disiram, dipastikan betul semuanya,” kata Lolly, menggambarkan bagaimana pentingnya tahap-tahap panjang dalam membangun kesadaran politik masyarakat.
Lolly juga menanggapi kritik yang menyebutkan bahwa Bawaslu tidak terlihat bekerja selama masa nontahapan pemilu dan pilkada.
Ia menegaskan bahwa Bawaslu tetap menjalankan program-program yang bermanfaat dalam menanamkan nilai-nilai kepemiluan kepada masyarakat, termasuk mengedukasi dan meningkatkan partisipasi politik warga.
BACA JUGA:KemenPANRB Sebut Permen Konflik Kepentingan Sesuai Arahan Presiden
BACA JUGA:Presiden Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat
“Bawaslu enggak jelas kerjanya. Masa nontahapan, mau ngapain? Makan gaji buta saja, sama kayak KPU. Dengar itu enggak? 'Makgabut', makan gaji buta, katanya. Kita harus jawab dengan membuat program-program pada 2025 yang itu bisa terlihat Bawaslu memang bekerja,” tegas Lolly.