Khususnya dalam arena strategis, termasuk dunia kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Salah satu contohnya adalah anggapan bahwa perempuan tidak mampu memimpin atau kurang kompeten dibandingkan laki-laki.
''Pemikiran ini menjadi tantangan besar bagi perempuan yang ingin berkontribusi di ranah publik dan politik, termasuk di berbagai lembaga pemerintahan, seperti Komisi Informasi,'' ungkapnya.
BACA JUGA:Puan Singgung Jumlah Caleg Perempuan
Lebih lanjut dikatakan Yeni, Komisi Informasi Sumatera Selatan, misalnya, merupakan lembaga penting yang bertanggungjawab dalam hal keterbukaan informasi publik.
Peran strategis ini memerlukan berbagai perspektif untuk menghasilkan keputusan yang adil dan inklusif.
Dengan memiliki keterwakilan perempuan, komisi ini bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perempuan.
''Namun, meskipun manfaat dari keterwakilan perempuan sudah terbukti, banyak perempuan masih belum mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, bahkan dari sesama perempuan,'' ungkapnya.
Ini menjadi bukti bahwa tantangan bagi perempuan bukan hanya hadir dari stigma dan stereotip yang datang dari masyarakat, tetapi juga dari kurangnya solidaritas di antara mereka sendiri.
''Solidaritas antarperempuan adalah elemen penting dalam memperkuat posisi perempuan di arena publik dan memperjuangkan hak kesetaraan gender,'' katanya.
Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya soal memberikan kesempatan yang setara, tetapi juga soal menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
Studi menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di posisi pengambilan keputusan membawa dampak positif yang signifikan.
Perempuan sering kali memiliki perspektif unik yang mampu menangkap kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama terkait dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Di Sumatera Selatan, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis seperti Komisi Informasi bisa membantu memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap masalah-masalah yang ada.
Terutama yang berhubungan dengan akses informasi dan transparansi kebijakan publik.