PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Acara ini bertujuan meminimalisir potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan datang.
Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, saat peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Pilkada Serentak 2024 di Palembang pada Sabtu (21/9), menyatakan bahwa langkah pemetaan ini dilakukan untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi.
BACA JUGA:Sah ! DPT Pilkada Prabumulih 2024 Sebnyak 144.157 Pemilih
BACA JUGA:KPU OKU Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 269.853 Orang
Ia menekankan pentingnya identifikasi dan mitigasi terhadap kerawanan pemilihan yang berbasis pada data IKP.
"Berdasarkan IKP yang kami analisis, Sumsel berada di peringkat ke-4 dari 28 provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan sedang, dengan skor 55,32. Ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang bisa muncul dalam tahapan-tahapan pemilihan mendatang," ujar Kurniawan.
Ia menambahkan bahwa pemetaan ini dilakukan dengan tujuan agar berbagai isu strategis yang menjadi potensi kerawanan dapat diatasi lebih awal.
BACA JUGA:KPU Koordinasi dengan Kepolisian Jelang Penetapan Pasangan Calon
BACA JUGA:Tanggapi Isu Dua Periode : Kuasa Hukum HBA-Henny Sampaikan Surat Resmi ke KPU Empat Lawang !
Beberapa isu yang menjadi perhatian utama Bawaslu Sumsel, antara lain netralitas aparatur sipil negara (ASN), keterlibatan TNI/Polri dalam politik, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Selain itu, rekapitulasi perhitungan suara yang berpotensi bermasalah, intimidasi terhadap calon kepala daerah, serta praktik politik uang.
"Mitigasi sangat penting dalam setiap tahapan pemilihan, oleh karena itu, pengawasan harus berjalan dengan optimal untuk menjaga kredibilitas demokrasi di Sumsel," tambah Kurniawan.
BACA JUGA:Bawaslu : Narasi Coblos 3 Pasangan Calon Tidak Dapat Dibenarkan