"Saya paham bahwa kebijakan ini untuk mengurangi beban subsidi, tapi saya berharap ada penjelasan yang jelas dan proses yang mudah untuk mendapatkan informasi tentang apakah mobil termasuk yang diperbolehkan atau tidak," ujarnya.
Sementara itu, Yudi, warga lainnya yang juga seorang pengemudi taksi dengan kendaraan berkapasitas mesin 1.500 cc, mengatakan pentingnya kepastian dan transparansi.
"Saya membutuhkan kepastian tentang bagaimana cara kami bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan ini tanpa harus mengalami kesulitan. Sosialisasi yang efektif dan penerapan yang konsisten akan sangat membantu," harapnya.
Sedangkan Erni, warga Muara Enim mengatakan, pemerintah dan pertamina diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang menyeluruh mengenai kebijakan ini serta memastikan bahwa aturan dijalankan secara adil dan transparan, agar dapat mengurangi potensi kebingungan dan dampak negatif bagi masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa aturan terbaru mengenai pembatasan penggunaan BBM subsidi Pertalite tengah dipercepat penyelesaiannya.
Aturan ini akan berupa revisi dari Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan diharapkan segera diimplementasikan.
Dadan menambahkan, bahwa regulasi baru tersebut akan mengikuti draf yang telah ada, tanpa perubahan signifikan.
Dikatakannya, kriteria utama yang diatur dalam revisi Perpres adalah pembatasan penggunaan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.
Mobil yang diperbolehkan menggunakan Pertalite adalah yang memiliki kapasitas mesin di bawah 1.400 cc, sementara motor yang boleh menggunakan Pertalite adalah yang kapasitas mesinnya di bawah 250 cc.