Ucok menyampaikan bahwa menjaga netralitas bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN.
BACA JUGA:Proyek Raksasa PLTS 300 MW di Sumatera Selatan : Maju Bersama Energi Terbarukan !
BACA JUGA:Basis Elektoral Jadi Penentu Kemenangan
Oleh karena itu, ia meminta agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun yang bisa mencederai netralitas mereka.
Instruksi Pj Wali Kota ini mendapat respon positif dari kalangan ASN di lingkungan Pemkot Palembang.
Lia, salah seorang PNS, menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme selama proses Pilkada.
"Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, PNS diharapkan dapat menjaga profesionalisme dan netralitas mereka selama proses Pilkada," ujarnya pada Jumat (23/8).
Senada dengan Lia, Anto, seorang PNS lainnya, mengungkapkan bahwa instruksi dari Pj Wali Kota sangat jelas dan harus dipatuhi.
"Pak Pj sudah berpesan untuk netral dalam Pilkada. Ini penting agar proses Pilkada berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya," tuturnya.
Instruksi netralitas ASN dari Pj Wali Kota Palembang juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.
Ardi, seorang warga Kemuning Palembang, menyambut baik peringatan tersebut.
"Netralitas ASN adalah hal yang krusial agar Pilkada berjalan adil. Kami berharap semua ASN bisa mematuhi aturan ini demi menjaga kepercayaan publik," katanya.
Di sisi lain, Eri, warga Sukarame Palembang, menambahkan bahwa dengan pengawasan yang ketat, proses Pilkada akan lebih transparan dan bebas dari keberpihakan.
"Harapan saya para ASN bisa fokus pada tugas mereka tanpa terlibat dalam politik praktis," tegasnya.
Selain memberikan peringatan, Ucok Abdulrauf Darmenta juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap ASN yang melanggar aturan netralitas.
Rahmad, seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Palembang, berpendapat bahwa tindakan tegas terhadap ASN yang melanggar akan memberikan efek jera dan menjaga integritas proses Pilkada.