JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2025.
"Kita tunggu nanti," kata Menteri PANRB di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo saat membacakan pidato dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya juga tidak mengungkapkan kenaikan gaji ASN pada tahun 2025.
"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun," kata Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Pansus Angket Haji 2024 Mulai Kerja Pekan Depan
BACA JUGA:Daftar Lengkap 81 Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung PKB untuk Pilkada 2024 : Cek Daerahmu !
Presiden kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan untuk pengembangan riset.
"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," ujarnya.
Selanjutnya, Presiden mengungkapkan Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
"Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," katanya.
BACA JUGA:Daftar Lengkap Bakal Calon Kepala Daerah di 51 Kabupaten/Kota yang Diusung Demokrat !
Dijelaskan lebih lanjut bahwa pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah.
"Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat serta penguatan akses dan kualitas layanan publik," jelasnya.