PDIP tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin di Rakernas IV

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat (tengah) saat Konferensi Pers Rakernas IV PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (16/5/2024). --Foto: Antara

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - PDI Perjuangan tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Jakarta pada tanggal 24-26 Mei 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat saat Konferensi Pers Rakernas IV PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

"Tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tak diundang," kata Djarot.

Ia pun menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden sudah sangat sibuk dengan urusan kenegaraan. Sehingga, tak mungkin untuk menambah kesibukan mereka.

"Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk," ujarnya.

Tak hanya itu, Djarot menegaskan bahwa Rakernas IV PDI Perjuangan hanya diperuntukkan untuk internal partai.

BACA JUGA:Pelantikan PPK Muaraenim, 70 Persen Didominasi Wajah Baru

BACA JUGA:65 PPK di OKU Resmi Dilantik di Hotel Mewah

"Jadi, ini hanya untuk internal PDI Perjuangan saja, pesertanya internal," jelas Djarot.

Sebelumnya, Senin (22/4), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partainya akan menyiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional IV pada Mei 2024.

"Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional IV pada 24, 25, dan 26 Mei 2024 ini," kata Hasto pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, rakernas kali ini merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Hal ini juga termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.

Tak hanya itu, dalam rakernas juga dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.

BACA JUGA:Perlu Kebijakan Baru agar Kades Bisa Perbaiki Coklit DPT

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan